Stabat, Detak Indonesia--Ratusan warga penyintas banjir dari Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendatangi kantor Bupati dan DPRD Langkat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Massa yang tergabung dalam masyarakat Besitang bergerak menuju pusat pemerintahan di Stabat untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabanjir melanda yang tak kunjung tiba, Senin (20/4/2026).
Sejak pukul 10.00 WIB, ratusan warga telah memadati depan kantor DPRD Langkat. Dengan menggunakan puluhan truk, bus angkutan umum, mobil pribadi, hingga ratusan sepeda motor, massa melakukan aksi di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Langkat.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari peringatan warga saat mendatangi Kantor Camat Besitang pada Senin 13 April 2026 lalu. Dalam aksi tersebut, warga mengancam akan membawa massa lebih besar ke tingkat kabupaten jika persoalan pendataan bantuan tidak segera diselesaikan dalam waktu satu minggu.
Victor Pangaribuan perwakilan dari Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat mempertanyakan penyaluran bantuan yang sampai sekarang belum mereka dapatkan.
Aksi tersebut dipicu oleh, sampai sekarang warga Aras Napal belum menerima bantuan dari Pemkab Langkat, Sumut, meskipun rumah mereka mengalami kerusakan akibat banjir mulai dari kategori ringan hingga berat.
Irwanto, perwakilan masyarakat Lingkungan XI Kampung Baru Pekan Besitang, menegaskan bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum menerima bantuan apa pun setelah banjir melanda.
Kekecewaan warga memuncak akibat dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan stimulan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
- Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup (Jadup), yang dinilai belum merata kepada seluruh korban terdampak.
- Bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, yang dianggap tidak tepat sasaran dan terkesan pilih kasih.
- Verifikasi ulang data penerima bantuan, karena diduga terjadi ketidaksesuaian di tingkat desa atau kelurahan.
Irwanto menegaskan bahwa masyarakat Besitang hanya menuntut hak yang sama sebagai korban bencana.
“Kami datang untuk menjemput keadilan. Banyak dari kami kehilangan harta benda dan rumah rusak, tetapi sampai saat ini belum menerima bantuan stimulan. Sementara di lingkungan lain, bantuan sudah cair. Kami ingin tahu apa kriteria pemerintah dalam mendata kami,” ujar Robert Hutapea seorang warga Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, salah satu dari sekumpulan orang yang ikut menyampaikan Orasi di halaman Kantor DPRD Langkat. (tim)