Padang, Detak Indonesia--Pembiaran tanpa batas waktu nampaknya menjadi potret buram tata kelola infrastruktur di Kota Padang, Sumbar. Hampir satu tahun berlalu sejak dihantam banjir bandang pada November 2025 lalu, Jembatan Bandes Surau Gadang yang berlokasi di Jalan Bandes Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, hingga kini akhir Juni 2026 masih dibiarkan merana dalam kondisi hancur total, runtuh, patah dua dihantam banjir bandang November 2025 lalu. Bencana ini diperkirakan terjadi akibat hulu sungai terjadi degradasi hutan.
Lingkungan perkampungan di sini juga banyak terdampak banjir bandang naman belum mendapat perbaikan yang layak. Tebing sungai juga ada yang longsor.
Berdasarkan pantauan langsung Tim Investigasi di lapangan pada Rabu (24/06/2026) pukul 01:52 WIB di titik koordinat Lat -0.903974°, Long 100.372531°, akses vital yang memutus urat nadi perekonomian dan mobilitas warga setempat ini sama sekali belum menyentuh tahap perbaikan nyata.
Pemandangan Ironis: Ekskavator Jadi "Pajangan"
Ada pemandangan menggelitik sekaligus menyayat hati di lokasi kejadian. Dua unit alat berat ekskavator nampak terparkir standby di pinggir jembatan yang runtuh. Keberadaan dua mesin pengeruk itu seolah-olah hanya menjadi "monumen kemalasan" birokrasi, mengingat tidak ada aktivitas progresif yang berarti selama berbulan-bulan.
"Kami sudah sangat resah dan kecewa berat dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang. Janji tinggal janji. Alat berat dipajang di sana, tapi perbaikan tidak pernah jalan. Jembatan ini akses utama kami," cetus salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya dengan nada geram.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait komitmen dan fungsi kontrol Dinas PU Kota Padang dalam merespons bencana dan kebutuhan mendasar publik. Membiarkan fasilitas umum lumpuh selama hampir setahun bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan diduga kuat sebagai bentuk kelalaian manajerial dan ketidakpedulian terhadap keselamatan warga.
Kadis Sumber Daya Air (SDA) Sumbar Rifda Suryani ST MP yang berusaha dikonfirmasi di kantornya masalah jembatan patah di sungai ini dia mengatakan sedang rapat di Kantor Gubernur Sumbar.
Dampak dari ambruknya jembatan ini memaksa warga memutar jauh, menghambat akses anak-anak ke sekolah, hingga memukul sektor usaha mikro di sekitar wilayah Kecamatan Nanggalo.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi terus berupaya meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi dari Kepala Dinas PU Kota Padang terkait lambannya realisasi anggaran eksekusi perbaikan fisik jembatan ini, serta kejelasan status dua unit ekskavator yang mangkrak di lokasi.
Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas atau pajangan alat berat yang tidak bekerja. Dinas PU Kota Padang harus segera bangun dari "tidur panjangnya" sebelum gelombang protes warga memuncak menjadi mosi tidak percaya yang lebih besar. (tim/arm/azf)