JAKARTA,Detak Indonesia - Satu lagi kontroversi muncul di jagad politik nasional. Kali ini terkait dengan pengumuman daftar 200 mubaligh atau penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag), akhir pekan lalu.
Apalagi, kriteria yang dipakai Kemenag dalam memilih para penceramah/ustaz ini bisa menimbulkan tafsir negatif yang lebih luas bagi penceramah yang tidak masuk daftar itu. Label anti-NKRI dan anti-kebangsaan bisa muncul kepada para penceramah yang berada di luar daftar pilihan Kemenag.
Ketua Lembaga Khusus Dakwah (LDK) PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, menilai langkah Kementerian Agama merilis 200 nama mubaligh atau pendakwah yang direkomendasikan, itu kurang tepat. Hal ini justru akan membuat umat Muslim terbelah.
Ia berpendapat, dampaknya akan menimbulkan pembelahan di tengah umat dan sekaligus melahirkan persepsi yang kurang kondusif bagi bangunan soliditas nasional. Ada kesan bahwa 200 orang yang direkomendasikan Kemenag itu pembela NKRI dan bervisi kebangsaan, sedangkan yang lainnya, yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, seakan-akan sebaliknya.
Padahal, ribuan mubaligh di luar daftar tersebut tergolong hebat dan memenuhi ketentuan Kemenag. "Sebaiknya data itu dimatangkan dulu sebelum dirilis. Bahkan, di antara nama 200 orang itu saja, ada yang kurang valid," kata Ziyad.
Ia memberi contoh, ada pendakwah yang ahli hanya pada bahasa Inggris, tapi di dalam daftar tertulis mampu berbahasa Arab. Karena itu, menurut Ziyad, wajar bila daftar 200 mubaligh itu menuai kontroversi.