Pekanbaru, Detak Indonesia--Bupati Siak Drs Syamsuar MSi melantik dan mengambil sumpah Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) yang baru Ir Iskandar menggantikan Ir Bismantoro di salah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (13/7/2018).
Pemkab Siak pemegang saham terbesar di PT BSP juga Pemko Pekanbaru, Pemkab Pelalawan, dan Pemkab Kampar masing-masing hadir dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Dirut PT BSP ini. Hadir juga Wakil Bupati Siak Drs Alfedri, Dewan Komisaris PT BSP, sejumlah kepala dinas, BOB, dan lain-lain.
Usai pelantikan, kepada Detak Indonesia.co.id, Bupati Siak Drs Syamsuar MSi yang bakal dilantik menjadi Gubernur Riau karena meraih suara terbanyak di Pilgubri 2018 ini menjelaskan Tim BSP sudah ke Kantor Menteri ESDM, ke SKK Migas sudah presentasi sesuai dengan target-target yang diharapkan dari perusahaan PT BSP ini. Secara teknis PT BSP sudah siap mengelola Blok CPP, menunggu ketetapan pemerintah. Kapan penetapan Pemerintah itu menurut Syamsuar hal ini belum tahu karena itu kewenangan Kementerian ESDM.
Bupati Siak, Riau Drs Syamsuar MSi
Di tengah masa transisi ini insyaAllah pengelolaan CPP Blok diserahkan ke PT BSP. Di masa transisi maksudnya di tengah perjuangan meraih Blok CPP ini, kendali ini diserahkan kepada Ir Iskandar Dirut baru PT BSP dengan beban tugas yang lebih berat dari apa yang dirasakan Dirut sebelumnya Ir Bismantoro dan juga Pak Ade.
"Saya yakin dan percaya dengan pengalaman di BOB dengan pengalaman juga di BSP dan juga adanya komunikasi timework dengan semua teman-teman baik di Pertamina, dan lain-lain, Saya harapkan sokongan dari semua kiranya mudah-mudahan dicapai prestasi yang lebih besar mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah karena ini sejarah dari perjuangan putera-putri daerah Riau dan amanah Pemerintah Pusat mudah-mudahan ini dikelola oleh putra-putri Riau," kata Syamsuar.
Menurut Syamsuar, pihaknya sudah bertemu Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Muldoko dimana dalam pembicaraan itu bahwa Indonesia termasuk Riau sekarang ini tidak bisa lagi mengandalkan Migas. Arab Saudi saja kata Syamsuar visi misinya sudah berubah tak bisa lagi mengandalkan migas. Demikian juga Riau tak bisa lagi mengandalkan migas. Riau harus mencari peluang-peluang baru. Kebetulan peluang itu sangat banyak di Siak di Riau ini. Sekarang dipercayakan kepada anak-anak Riau mari sama-sama meningkatkan pekercayaan yang diberikan ini.
Undangan dan tamu yang hadir
Syamsuar menegaskan ke Pemerintah Pusat bahwa anak-anak Riau itu bisa mengelola migas, dan target yang diberikan sekitar 10.200 barrel per day namun anak-anak Riau sanggup di atas itu 11.200 barrel per day. Maka ini blok CPP ini patut diberikan kepada nak-anak Riau.
Soal Rokan Blok kata Syamsuar sebaiknya diurus satu-satu dulu yaitu urus dapatkan dulu CPP Blok setelah dpat barulah nanti diperjuangkan merebut Rokan Blok. Jangan semuanya mau diambil nanti satupun tak dapat. Makanya riau harus bisa meyakinkan Pemerintah Pusat, bahwa Riau bisa mengelola Blok CPP itu. Efisiensi juga dilakukan terhadap semua perusahaan daerah. Ada 20 perusahaan daerah melakukan perubahan komposisi baik direksi maupun komisaris.
"Amanah Peraturan Pemerintah yang baru PP Nomor 54/2017 baru tanggal 27 Desember 2017 dan Permendagri Nomor 37/2018 mengamanahkan komisaris itu harus sesuai dengan direksi. Kalau direksinya satu, maka komisarisnya satu saja. Pemerintah berperan mengawasi BUMD, ada Peraturan Pemerintah yang baru mengatur BUMD itu. Makanya direksi baru nanti menyiapkan semua ini maka akan ada seleksi komisaris satu orang saja. Semua perusahaan daerah ini nantinya harus mengacu kepada Peraturan pemerintah itu," tambah Syamsuar.
Syamsuar juga menambahkan akan membentuk BUMD Perikanan. Dia mengatakan dari hasil peninjauannya di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Riau potensi perikanan di kawasan Riau ini cukup besar. Ada masukan dari nelayan Panipahan saat Syamsuar kampanye lalu bahwa ikan yang ditangkap nelayan dijual kepada toke/agen ikan kemudian dijual di tengah laut selanjutnya dijual ke Malaysia, nelayan hanya dapat untung sedikit. Maka nanti di seluruh Riau yang potensi perikanannya besar akan dibentuk BUMD Perikanan. Karena Riau ini salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia hanya belum dikelola dengan baik selama ini.
Juga masalah tangkos kelapa sawit selama ini tidak tahu Riau ini potensi tangkos sawit itu bisa dimanfaatkan di Malaysia maka nanti hal akan dikelola juga dengan baik.(azf)