JAKARTA, Detak Indonesia.co.id -- Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. SBY mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah soal komitmen untuk mencegah politik identitas terjadi di Pilpres 2019.
"Kami sepakat untuk ikut mencegah jangan sampai politik identitas, SARA, secara ekstrem mendominasi pelaksanaan pemilu agar demokrasi tumbuh dan berkualitas," ucap SBY, di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
SBY menjelaskan, ia dan Prabowo juga meminta agar pemerintah, aparat kepolisian, dan prajurit militer untuk tidak berpihak dalam Pilpres 2019. Sebab, hal itu memang sudah diatur dalam undang-undang.
"Kami berharap agar negara menjamin kebebasan berbicara sebagaimana dijamin konstitusi dan undang-undang, selama pemilu berlangsung," lanjut dia.
Presiden ke-6 itu menjelaskan, jika dalam laga Pilpres 2019 yang akan datang pemilu bisa berjalan tanpa ada intervensi pemerintah dan aparat penegak hukum, maka rakyat bisa menerima siapapun yang akan keluar sebagai pemenang.
"Ini penting agar kami semua peserta pemilu benar-benar bisa menyuarakan suara kami tanpa dibayang-bayangi oleh sikap (yang) dianggap melampau kepatutannya. Karena saya ulangi, kami tahu, ada batasnya," jelasnya.
Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono.
Dalam pertemuan itu, SBY juga mengatakan, jalan Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra terbuka lebar. (DI)