Pekanbaru, Detak Indonesia -- Lembaga Melayu Riau (LMR) minta PT Pertamina Hulu Rokan sebagai Subholding Hulu Pertamina menetapkan direksi yang baru yakni Ir H Abdi Haro MT sebagai Komisaris Pertamina Hulu Rokan.
"Dalam jajaran direksi itu silahkan Menteri BUMN ada nama baru dan nama lama. Demikian pula dengan jajaran komisaris yang tergolong baru, tetapi ada komisaris putera asli Riau umur 58 tahun mantan Kadis Pertambangan Provinsi Riau untuk di Dewan Direksi yang lahir tanggal 14 Desember 1960 jebolan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar MT," kata H Darmawi Zalik Aris SE, Ketua LMR Riau.
Dia adalah Abdi Haro memiliki sertifikat keahlian (SKA) di Pertambangan. Darmawi menilai Blok Rokan ketika Laksamana Sukardi pernah menyebutkan presentasi H Abdi Haro atas lokasi Blok Rokan. Abdi Haro terakhir menjabat mantan Kepala Biro Perlengkapan, lahir di Kota Pekanbaru. Abdi Haro pernah melakukan, mensetting untuk CPP Blok beliau satu-satunya yang tahu tentang permasalahan CPP Blok.
"Di samping itu juga untuk Blok Rokan, ketika Abdi Haro Kadis Pertambangan Riau beliau mempresentasikan tentang Blok Rokan, lantaran beliau tahu persis keberadaan Blok Rokan itu sendiri, ketika masih dikelola oleh PT CPI," kata Darmawi.
"Lokasi Blok Rokan ini berada di rumah kami (Riau) sudah sewajarnya semestinya Direksi PHR dijabat oleh putera asli Riau yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Pergub Nomor 32 Tahun 2011. Tetapi Darmawi balik menilai bahwa Abdi Haro sudah pantas menjadi Principal Blok Rokan. Saya percaya sebelumnya Abdi Haro bisa dipercaya sebagai Senior Field Engineer di Blok Rokan tahun 2021 - 2024. Pada tahun sebelumnya selama ini Blok Rokan dikuasai oleh CPI.
"Saya melihat hasilnya tidak untuk masyarakat Riau, misalnya, CSR yang diluncurkan selama ini, 72 tahun tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Riau. Mulai dari Caltex Pasifik Indonesia 1948, zaman J Tahya, Direksi Caltex gebrakan untuk Riau tak kelihatan (hanya jalan dibangun dari Rumbai ke Dumai)," kenang H Darmawi.
Terpilihnya putera Riau untuk sebagai Direksi Blok Rokan (Abdi Haro) mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat Riau (kesejahteraan) bisa terwujud. Abdi Haro memulai karir di Pemerintahan Pemprov Riau mulai 1993 memulai karir di Dinas Pertambangan dan Energi Riau dan Komisaris di Riau Petrolium dan tim teknis Blok Langgak serta Tim teknis CPP Blok.
LMR justru balik mempertanyakan tentang kebijakan Gubernur Riau: "Komisaris Blok Langgak, bagaimana kriteria dan mekanisme untuk pemilihan komisaris SPR Blok Langgak itu?," tanya Darmawi.
Dia menilai jabatan komisaris SPR Blok Langgak itu penuh dengan kepentingan politik, sesuai Permendagri No 31/ 2019; yang memegang saham itu adalah (Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham) ada dua kabupaten yang terlibat (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu) pada Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] tersebut.
"Jadi bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berhak dan syah dilakukan," terangnya.
Dua kabupaten tersebut merupakan daerah sumur-sumur migas, artinya pemegang saham mewakili kabupaten untuk persoalan jabatan Komisaris SPR Blok Langgak.
Jadi ditekankan H Darmawi lagi bahwa Permendagri Nomor 31 tahun 2019 menegaskan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yakni berwenang untuk melakukan tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.
"Jadi sesuai dengan MoU Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu dengan Gubernur Riau (masa dijabat Rusli Zainal) masalah tentang BUMD-BUMD Riau," singgungnya.(azf)