Jakarta, Detak Indonesia--Bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Slipi-Jakarta Barat, Jum'at (3/9/2021), Praktisi Hukum yang berdomisili di ibukota DKI Jakarta ini mengunjungi Posko Perjuangan Para Petani dan Korban Kasus Kriminalisasi yang terjadi di Desa (Kepenghuluan) Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Praktisi Hukum yang dimaksud bernama Eclund Valeri Silaban SH MH Li MM.
Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan keprihatinan sekaligus bantuan hukum kepada para korban sengketa lahan yang telah ditanami kelapa sawit tiba-tiba muncul dugaan mafia tanah yang datang mengetahui lahannya dalam kasus kriminalisasi yang dialami Rudianto Sianturi, petani asal Kampung Sawah, Desa (Kepenghuluan) Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.
Eclund sapaan akrab Praktisi Alumni Fakultas Hukum UGM itu juga sampaikan, bahwa terkait kasus yang dialami Rudianto Sianturi penuh dengan misteri.
Pasalnya, dari data dan bukti-bukti yang ada, pihak Rudianto Sianturi telah memiliki dan memenuhi segalanya, termasuk pengakuan masyarakat setempat, di Desa Air Hitam.
"Masalah penyerahan kebun sawit 65 ha milik Rudianto Sianturi sebagai perdamaian yang dimediasi oleh Polres Rohil Riau ke lawannya Joseph Tirta Sembiring juga tak benar. Seharusnya secara prinsipal hukum yang menerima itu harus Teruna Sinulingga langsung, bukan pakai kuasa Joseph Tirta Sembiring. Jadi ini tidak sah secara hukum," tegasnya.
Menurut dia lagi untuk menentukan palsu atau tidak palsunya surat tanah bukan ditentukan oleh penyidik Polres Rohil Riau itu. Seharusnya surat tanah Teruna Sinulingga dan Rudianto Sianturi diadu dibawa ke BPN Rohil, bukan Polres Rohil. Di BPN akan ketahuan mana yang benar mana surat palsu.
"Menurut saya, untuk sementara ini kita tenang dulu. Menunggu agenda pertemuan dari Wakil Rakyat di DPR-RI, hari Senin mendatang. Kita sampaikan semuanya, agar para Anggota Dewan dapat membantu kita. Semua hal sudah kita penuhi, karena hukum itu adalah data dan fakta," ungkap Eclund Valeri Silaban SH MHLi MM.
Di tempat yang sama, Tim Pendamping Publik dari Kantor Hukum Mediator Satya Wicaksana sampaikan apresiasinya.
Bagi Aktivis Larshen Yunus dan Saipul N Lubis, bahwa derasnya dukungan dari masyarakat, para Wakil Rakyat dan Praktisi Hukum seperti Eclund Valeri merupakan tanda-tanda dari yang Maha Kuasa, yakni kebenaran akan selalu berpihak, walaupun terasa sakit dan menyedihkan.
Bagi Tim Pendamping Publik itu, gerakan yang telah dilakukan telah mencapai puncaknya, setelah sebelumnya telah melalui observasi dan advokasi di lapangan, yakni di Desa Air Hitam.
"Tegas kami sampaikan, bahwa dalam kasus ini, petani atas nama Rudianto Sianturi dan mantan Penghulu atas nama Zamzami adalah korban kriminalisasi dan persekongkolan jahat yang diduga dilakukan antara oknum aparat Penegak Hukum dengan kelompok mafia tanah," ungkap Larshen Yunus.
Pria tinggi tegap Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa pihaknya selalu konsisten dalam memperjuangkan hadirnya keadilan atas kasus yang menimpa Rudianto Sianturi.
"Mohon do'a dan dukungannya, agar perjuangan ini senantiasa berjalan dengan baik dan lancar. Ini murni kerja-kerja sosial. Bagi kami, menghadirkan keadilan dan kebenaran adalah perjuangan nomor satu," tegas Larshen Yunus.
Sejalan dengan hal itu, Saipul N Lubis, selaku Sekretaris Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana lagi-lagi mengatakan, bahwa kasus Rudianto Sianturi memang tergolong aneh dan unik.
Bagi pria berjenggot panjang itu, Rudianto Sianturi adalah korban atas praktek haram "pura-pura gila" oknum aparat penegak hukum.
"Bagi saya, kasus ini bukan sekedar kriminalisasi. Namun juga sudah terlihat jelas, bahwa mereka itu sudah "pura-pura gila". Zholim tetaplah zholim! Sampai kapanpun kasus ini akan selalu kami perjuangkan," ungkap Saipul N Lubis, dengan nada geram.
Sampai diterbitkan berita ini, sebelumnya juga ungkapan keprihatinan disampaikan Anggota Komisi IV DPR-RI, Ir Effendi Sianipar.
Politisi Senior PDI-Perjuangan itu akan mengundang resmi kehadiran petani para korban atas kasus yang dimaksud. Undangan itu akan dilaksanakan pada Senin pekan depan.
"Kalau memang benar hal itu terjadi, saya sebagai Wakil Rakyat akan membantu. Siapapun orangnya, tak boleh beking membeking. Kau ingat ya, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Tak ada yang lebih hebat dari kekuasaan Tuhan!" tegas Ir Effendi Sianipar, seperti dilansir www.seputarriau.co (*/azf)