Pekanbaru, Detak Indonesia--Guna menepis isu yang berkembang, terkait penolakan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H Syafaruddin Poti SH terhadap niat berkunjung dan bersilaturrahim warga Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersamanya, hari Sabtu malam (25/9/2021) Poti memastikan bahwa isu tersebut tak benar.
Poti, sapaan akrab politisi ulung dari Rohul itu memastikan, bahwa niatan tersebut akan diterimanya Senin pagi (27/9/2021), bertempat di Ruang Pimpinan Lantai 2, Gedung DPRD Provinsi Riau.
Lagi-Lagi Poti memastikan, bahwa isu penolakan itu tak benar.
"Kan taklah mungkin saya terima hari Sabtu ini. Sementara saya lagi di Rohul. Surat resmi dari mereka sudah saya terima. Seninlah kita dudukkan!" ungkap H Syafaruddin Poti SH, dengan nada tegas.
Terpisah, gerakan masyarakat Rohul melawan oknum anggota DPRD Riau pemalas masuk kerja turut berkomentar.
Bahwa jawaban Poti merupakan jati diri tokoh Melayu sebenarnya, yakni tidak akan mungkin menolak niatan untuk bertemu dan bersilaturrahim.
"Beliau itu Datuknya orang Melayu. Tokoh masyarakat Rohul yang tentunya sangat dihormati. Baiklah Pak Poti, besok kami berkunjung menemui bapak," tutur Muhammad Aji Panangi, Warga Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan.
Di tempat yang sama, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau, Larshen Yunus SSos SE SH MSi CMe juga berkomentar.
Bahwa sejujurnya pihak Formappi sangat menghormati sosok H Syafaruddin Poti SH. Sebagai politisi ulung dari Rohul, Poti dianggap Formappi sebagai tokoh masyarakat yang humanis.
"Kami kenal baik dengan bang Poti. Beliau itu orangnya baik. Tapi karena kemarin di media beliau tantang kami, ya kami jawablah. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan polemik ini, murni atas nama rakyat. Semata-mata hanya untuk memperbaiki Negeri" ungkap Larshen Yunus.
Alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa niatan Formappi Riau hanya sekedar memastikan, bahwa Kedaulatan Rakyat adalah yang Maha Tinggi. Jadi tak ada tempat bagi para Wakil Rakyat di DPR maupun DPRD yang berkhianat. Terkait kasus H Sari Antoni SH, bagi Formappi sudah masuk kategori Praktik Haram menghianati Rakyat.
Bahwa dari awal publik sudah disuguhi dengan berita-berita seputar H Sari Antoni SH. Biarlah data dan bukti-bukti permulaan pihak Formappi Riau yang bicara. Seutuhnya pantauan media ini, bahwa kasus H Sari Antoni SH sudah diketahui banyak orang. Mulai dari malas bekerja alias bolos datang ke Kantor DPRD Riau, dugaan kasus penggunaan Ijazah Palsu SMA/K, dugaan kasus asusila serta yang paling parah lagi dugaan kasus penipuan dan atau penggelapan uang Koperasi Karya Perdana yang dipegang Isar alias H Sari Antoni SH.
"Semoga saja upaya dan ikhtiar kami ini dijabah Yang Maha Kuasa. Sebelumnya juga kami sudah istikharah terkait pengusutan kasus ini. Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka kami wakafkan energi ini untuk mengusut tuntas dosa-dosa yang telah diperbuat H Sari Antoni SH. Tidak ada tempat bagi para penghianat Rakyat! Provinsi Riau dan Kabupaten Rohul harus berbenah," harap Larshen Yunus, aktivis jebolan Sospol Universitas Riau itu. (*/di)