Jakarta, Detak Indonesia--Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), meraih penghargaan Pelayanan Prima Tingkat Nasional hasil evaluasi 2021.
Pelayanan publik yang diberikan dua instansi tersebut mendapat nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dengan demikian, Pemko Pekanbaru "dilabeli" sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021
Selain dua penghargaan bergengsi di tingkat Nasional itu, Kemenpan RB juga turut memberikan penghargaan sebagai pembina pelayanan terbaik kepada Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT.
Tak sampai disitu, Tjahjo Kumulo selaku Menteri PAN-RB, untuk pertama kalinya memberikan penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi untuk Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT, pada Selasa (8/3/2022) di InterContinental Jakarta Pondok Indah. Penghargaan ini diberikan untuk pimpinan kementerian atau lembaga serta kepala daerah yang telah berhasil meraih dua tahun berturut-turut predikat A atau pelayanan prima.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru telah meraih pelayanan prima tahun 2019 silam, dimana pada gelombang kedua evaluasi kinerja layanan publik dari Kemenpan RB tersebut, DPM-PTSP Pekanbaru mampu meraih nilai A dengan Layanan Prima. Dalam momen yang sama, Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT juga dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pembina Publik.
Begitupun 2020, Pemko Pekanbaru berhasil mempertahankan capaian tersebut. Bahkan Disdukcapil Pekanbaru juga memperoleh layanan Prima dengan nilai A dari Kemenpan RB. Untuk evaluasi layanan publik 2021, Pemko Pekanbaru kembali mempertahankan prestasinya, sehingga dianugerahkan Adicita Sewaka Pertiwi dari Kemenpan-RB.
Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT mengucapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih Pemko Pekanbaru saat ini. Dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua elemen yang berada di DPM-PTSP dan Disdukcapil Pekanbaru yang telah berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kita berterimakasih juga kepada Pemerintah Pusat. Bapak Tjahjo Kumolo tadi menyampaikan pelayanan untuk masyarakat secara prima adalah visi Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, oleh sebab itu tugas pemerintah adalah melayani masyarakat," sebut Firdaus, usai menerima penghargaan tersebut.
Ditambahkannya, Pelayanan Publik merupakan jendela menuju kesejahteraan. Pelayanan yang prima di bidang perizinan dan non perizinan akan berbanding lurus dengan kesejahteraan.
"Pelaku usaha dapat kemudahan, tentu investasi masuk semakin banyak. Dengan demikian akan membuka lapangan pekerjaan baru, ekonomi tentu bergerak, terakhir tentu kita semua akan sejahtera," tambah Wali Kota.
Walaupun dengan capaian di bidang pelayanan publik yang diraih Pemko Pekanbaru semakin banyak. Inovasi di bidang layanan publik tidak akan berhenti.
"Inovasi serta peningkatan digitalisasi dalam layanan publik terus digulirkan. Karena dengan digitalisasi tersebut, kualitas dan kwantitas layanan publik akan semakin baik," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Prof Dr Diah Natalisa MBA, selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik, menjelaskan, pada 2021 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga. Pada pemerintah provinsi, evaluasi ini dilakukan pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan pada pemerintah kabupaten dan kota, evaluasi dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan DPMPTSP.
Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. (Kominfo11/RD5/rls)