Pekanbaru, Detak Indonesia--Dimintai komentarnya terkait kasus mahal dan langkanya minyak goreng (migor) di seluruh tanah air, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) katakan, bahwa Negara lemah atas segala bentuk spekulasi para mafia CPO atau minyak goreng.
Ketua KNPI Riau Larshen Yunus memastikan, bahwa kondisi tersebut akibat dari ketidakjujuran bercampur sandiwara yang dilakukan para pejabat di Negeri ini, sehingga sebagai buah atas perilaku tersebut, hukum karma terjawab melalui praktik haram para mafia.
Bertempat di salah satu bilangan di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Selasa (22/3/2022) Ketua Larshen Yunus memaparkan tentang alur dan mekanisme minyak goreng, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Bagi Ketua KNPI Riau itu, sebagai produsen dan penghasil minyak kelapa sawit terbesar, Republik Indonesia dan Provinsi Riau dipercaya, bahwa masih bisa-bisanya berkutat dengan masalah-masalah kecil seperti itu, Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, di atas minyak di bawah minyak, tetapi tetap saja minyak goreng, BBM ataupun bio solar menjadi rutinitas langka dan mahal secara penjualan.
Mahal dan langkanya minyak goreng, Ketua KNPI Riau: "Bukti Negara Lemah Atas Spekulasi Para Mafia"
Bagi Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, bahwa kondisi yang terjadi saat ini tak lebih seperti guyonan, lucu-lucuan, panggung sandiwara atas ulah para pejabat pejabat bermental badut jalanan.
"Apakah ini buah atas murkanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa? Mengapa penyakit negeri ini bolak-balik seperti itu saja? Negara lain sudah berbicara tentang planet dan masa depan, sementara di Indonesia oknum pejabatnya tak henti-hentinya menyengsarakan Rakyat dengan berbagai spekulasi dan argumentasi yang mengada-ngada. Kelebihan ada pula pernyataan Menteri yang katakan bahwa kondisi ini terjadi akibat infasi Rusia-Ukraina, dan lain-lain. Lalu apa bedanya mafia dengan oknum pejabat-pejabat? Mengapa pola bicaranya mirip?" tanya Larshen Yunus.
Ketua KNPI Provinsi termuda se-Indonesia itu tegaskan, bahwa kegagalan sangat menyesali kondisi saat ini. Begitu banyak pejabat besar, anggaran fantastis, giliran seperti semuanya buang badan, pakai gaya-gayaan untuk cek dan operasi pasar.
Hingga berita ini dimuat, Ketua Larshen Yunus pastikan, bahwa segera menyusul bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR-RI, Ketua MPR-RI sekaligus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Washington DC.
"Lagi-lagi kami memastikan, KNPI saat ini sudah kembali ke khittahnya. Persoalan ini harus konvensi bersama. Rakyat sudah terlanjur menderita akibat pandemi Covid-19, jangan lagi bercanda seperti ini. Ibarat tidur di kamar yang ber-AC, yang seharusnya dingin, namun sebenarnya justeru kepanasan. Sudah tau seperti ini, kok masih berani-beraninya para kelompok oknum muka tembok bikin Presiden Jokowi 3 Periode, apakah nggak salah? Oiii Ayo Revolusi Mental!" kata Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, mengakhiri pernyataan pernyataan persnya.
Dianggap Monopoli, Tiga 'Raksasa Sawit' Dilaporkan ke KPPU
Terpisah sebagaimana dilansir elaeis.co baru-baru ini, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) 15 Maret 2022 dilaporkan tiga raksasa sawit nasional PT Wilmar Nabati Indonesia, PT SMART Tbk dan PT Musim Mas ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta.
SPKS tak sendiri, perwakilan Koperasi Karya Mandiri asal Provinsi Jambi dan Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu asal Kalimantan Barat, juga dilaporkan. Ketiganya ditemani oleh Tim Advokasi Keadilan Perkebunan.
Dugaan praktik monopoli terhadap industri bahan bakar nabati jenis biodiesel dan peningkatan wajarnya luasan kebun kelapa sawit menjadi alasan tiga perusahaan ini dilaporkan.
Seperti dilansir elaeis.co, Ketua Bidang Advokasi SPKS, Marcelinus Andri, merinci hampir 90 persen dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dialokasikan untuk biodiesel dan sebagian besar disalurkan kepada tiga perusahaan terlapor itu.
Para pelapor saat berada di kantor KPPU Jakarta, 15 Maret 2022. (foto ist)
"Kami menilai proses pemberian dana subsidi biodiesel ke tiga perusahaan itu terlupakan telah mengangkangi peraturan," ujarnya.
Di sisi lain kata koordinator kuasa hukum pelapor, Janses E Sihaloho, indikasi lain adalah adanya peningkatan luas lahan kelapa sawit milik para terlapor yang melebihi 100 ribu hektare setiap tahun.
Peningkatan lahan ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan pasar terhadap pasok TBS Sawit.
"Seharusnya kesejahteraan para pekebun swadaya dan pekebun kemitraan juga semakin meningkat. Tapi faktanya enggak begitu, masih banyak pekebun swadaya dan pekebun kemitraan yang dirugikan atas harga jual TBS sawitnya," urai Jansen.
Seperti dilansir Elaeis.co, pendekatan telah berusaha untuk mengkonfirmasi tentang pelaporan ini kepada dua dari tiga perusahaan terlapor yakni Wilmar dan SMART TBK. Sayang, belum ada respon.
Terpisah pihak Manajer Humas PT Musim Mas Riau, Malinton Purba yang dikonfirmasi awak media pekan lalu mengatakan melaporkan itu kan hak mereka. Tinggal lagi benar apa tidak laporannya.(*/di/azf)