Jakarta, Detak Indonesia--Teka-teki para pelaku yang menghembuskan isu murahan perpanjangan masa periodesasi jabatan Presiden 3 periode sudah mulai terungkap.
Aroma busuk tersebut mulai tercium masyarakat, salah satunya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Larshen Yunus, Ketua KNPI Riau disalah satu bilangan, di Jakarta Barat, Selasa (12/4/2022).
Bahwa, aksi demonstrasi mahasiswa serentak se Indonesia yang dilakukan pada Senin, 11 April 2022 kemarin adalah bentuk hasil dari hembusan isu murahan oknum menteri dan ketua umum partai politik di Indonesia.
Ketum DPP KNPI terpilih Ryano Panjaitan (kiri) dan Ketua KNPI Riau Larshen Yunus (kanan)
Jejak digital jelas! KNPI Riau telah mengendus nama tiga oknum menteri sebagai pelopor isu murahan Presiden 3 Periode..
Terkait hal ini, KNPI Riau sangat tidak setuju apabila tudingan atas isu murahan itu ditujukan ke hadapan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo.
Pasalnya, menurut KNPI Riau Presiden sama sekali tidak terlibat dalam hal-hal murahan seperti itu. Bahwa yang menggalang para Ketua-Ketua Umum Partai Politik adalah seorang oknum Menko yang menonjol akhir-akhir ini.
Meskipun jejak digital menunjukkan, bahwa salah satu Menteri bersama para pengurus salah satu organisasi pengusaha terlebih dahulu katakan, bahwa isu Presiden 3 Periode sangat enak untuk dihembuskan.
"Bagi kami, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa kalangan, sebut saja Anggota DPR RI, bahwa brutus terkait hal yang ingin menjerumuskan bapak Presiden Joko Widodo adalah dua orang oknum Menko lalu berlanjut ke oknum salah satu ketua partai," ungkap Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga tegaskan, bahwa publik jangan lagi dibodoh-bodohi dengan isu-isu yang tidak berdasar seperti itu. Isu murahan yang justeru menjerumuskan nama baik Presiden Jokowi mesti diungkap. KNPI Riau siap berada dalam barisan terdepan untuk membongkarnya!
Sebagai Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus segera menggalang dukungan, agar nama-nama para pelaku yang menghembuskan hal tersebut, yang jelas-jelas melanggar konstitusi Republik ini harus 'ditelanjangi' namanya, diproses hukum karena mengundang kegaduhan, mengganggu keamanan Negara agar jangan lagi Presiden Jokowi yang jadi imbasnya.
"Bapak Presiden yang kami kasihi, atas nama masyarakat Republik Indonesia! kami berikhtiar untuk menjaga nama baik bapak dari segala tudingan dan fitnah. Kami juga berharap bapak jatuhkan sanksi tegas bagi para Pembantu Bapak. Copot Menko dan Menteri tersebut! Sebelum amarah rakyat semakin menjadi-jadi," harap Larshen Yunus, dengan nada tegas.
Hingga berita ini dimuat, Ketua KNPI Riau beserta Jajaran segera memanfaatkan waktu di Jakarta untuk mengirimkan surat secara langsung ke Meja Istana Presiden.
Surat yang dimaksud, sebagai hasil dari bahan observasi dan monitoring DPD KNPI Provinsi Riau dalam memperhatikan situasi Nasional saat ini. Nama-nama pelaku yang menghembuskan isu perpanjangan masa periodesasi jabatan Presiden RI wajib namanya 'ditelanjangi', agar publik tahu, siapa saja yang terlibat.
Terakhir, KNPI Riau meminta untuk legowo dan adanya pengakuan dari para pihak, agar gentleman untuk mengakui perbuatannya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Ayo para Menko, Menteri dan oknum Ketum Parpol, mengakulah!!! Sebelum nama-nama anda 'ditelanjangi'. Modus anda mesti dijelaskan, karena isu tersebut justru menjerumuskan nama Presiden RI. Brutus terkait hal ini mesti dibongkar!!! Pengumpulan para Kepala Desa yang mendukung Presiden 3 Periode adalah buktinya dan atas nama KOBAR wajib ditelusuri, siapa-siapa saja penyandang dana yang terlibat atas gerakan murahan seperti itu, apakah ada oknum Komisaris BUMN yang terlibat, atau siapa saja?" tanya Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus mengakhiri pernyataannya. (*/di)