Pekanbaru, Detak Indonesia--Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Syafaruddin Poti mempertanyakan berapa jumlah karyawan PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) dan Subkontraktornya sejak PT PHR mengambilalih kelola Blok Rokan dari PT CPI sejak 2021 lalu.
Syafaruddin Poti mendapat kabar didapat info ada sekitar 70 persen pekerja di PT PHR katanya anak tempatan. Apakah benar, dan DPRD Riau ingin tahu hal ini.
"Jangan karena dikelola oleh perusahaan anak negeri, jadi jangan terkesan semrawut pengelolaannya," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Syafaruddin Poti.
Dengar pendapat ini dihadiri Kadisnakertrans Riau Imron Rosyadi, Corporate Sekretary PT PHR Rudi dan jajaran.
Menurut Kadisnakertrans Riau Imron Rosyadi dalam hearing ini, waktu pertemuan awal dulu ada 5 orang meninggal dunia dari subkontraktor PT ACS karena sakit.
Sementara Ade Agus Hartanto mempersilakan dari pihak PHR bubar saja sekarang pulang karena tak bisa menghadirkan Dirut PHR Jaffee A Suardin hadir di hearing ini. Ini masalah penting.
"Kalau cuman yang mewakili saja dari PHR yang hadir disini, ini baru sekedar kecelakaan saja, kalau begitu dari kita wakil-wakil kita saja yang hadir. Ini masalah penting belum lagi permasalahan lain di PT PHR," kata anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto.
Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung menegaskan pihaknya mengundang Dirut PHR tapi tak hadir. Menanggapi penjelasan Kadisnakertrans Imron Rosyadi hanya membicarakan masalah kecelakaan kerja saja, menurut Robin bukan masalah kecelakaan kerja saja yang mau dibahas. Tapi permasalahan menyeluruh di PT PHR.
Hal ini juga ditegaskan anggota Komisi V DPRD Riau lainnya Marwan Johanis bahwa masalah ini penting untuk kepentingan bersama diharapkan Dirut PT PHR hadir.
Karmila Sari menegaskan pihak PT PHR sepertinya tidak menghargai kematian pekerja. PHR orang intelek, kenapa tidak berfikir. Diminta PHR kapan pimpinan PT PHR bisa hadir. Kapan juga bisa dapat data. Data diminta karena ada kejadian. Mohon itu dijawab.
Sekretaris Komisi V DPRD Riau Syamsurizal menegaskan Disnakertrans adalah mitra Komisi V DPRD Riau seharusnya Disnakertrans membawa lengkap data. Tapi tidak membawa data lengkap.
Dari pertemuan tatap muka ini sebagian besar anggota Komisi V DPRD Riau emosi terhadap PT PHR dan Kadisnakertrans Riau karena tidak bisa membawa data lengkap, dan Dirut PT PHR tak hadir. Anggota Komisi V ini juga bertanya apakah Disnakertrans Riau ini tak dihargai oleh PT PHR. CPI bagus, Chevron bagus tapi PHR hancur. Anggota Komisi V DPRD Riau Karmila Sari sempat membuang surat undangan hearing ke PT PHR di depan tatap muka ini karena kesal pihak yang diundang tak hadir.(azf)