Pekanbaru, Detak Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membagikan delapan unit mobil listrik bernilai total Rp10,4 miliar kepada sejumlah pejabat Forkopimda Riau, Senin (3/4/2023).
Delapan mobil listrik merek Toyota BZ4X itu dibeli menggunakan dana APBD 2023 senilai lebih kurang Rp1,3 miliar per unit.
Gubernur Riau, Syamsuar menyebut, pengadaan mobil listrik itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik. Katanya, ke depannya pemerintah berangsur-angsur menggunakan mobil listrik untuk menghemat energi dan mengurangi polusi.
"Sebenarnya mobil listrik ini bukan hanya untuk program Riau Hijau, namun juga sebagai upaya kita mengurangi polusi udara. Di samping itu, mobil listrik ini juga bagian untuk menghemat energi," kata Syamsuar, usai menyerahkan kunci mobil listrik secara simbolis kepada pejabat penerima, di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin pagi (3/4/2023).
Untuk diketahui, pejabat yang kebagian mobil listrik mewah itu yakni Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Yulisman, Kejati Riau Supardi, Kapolda Riau Irjen M Iqbal, dan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Ian Fuady. Sedangkan satu unit lagi diserahkan ke Badan Penghubung untuk keperluan Gubernur Syamsuar saat kunjungan dinas ke Jakarta.
Menanggapi fenomena mobil listrik ini, Anggota Komisi I DPRD Riau, Dr Mardianto Manan ST MT mengkritik pembelian delapan unit mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi Riau itu.
Katanya, waktu pembahasan, dirinya telah menolak pembelian mobil listrik itu karena dinilai ada hal lain yang lebih penting dan prioritas.
"Saya secara pribadi memang sempat menolak, tapi pembahasan tetap berlanjut, sampai finalisasi Banggar, Paripurna, barang ini tetap disahkan. Sudah disahkan mau tidak mau kita harus tetap mendukung kegiatan ini," ucap Mardianto, saat dijumpai awak media di ruang kerjanya, Senin petang (3/4/2023).
Diingatkan Mardianto, soal pengadaan mobil listrik ini jangan sampai menjadi euforia, tapi faktanya di lapangan kita belum siap untuk segala sesuatunya.
"Jangan karena euforia kita terjadi kasus-kasus (lain, red). Saya bilang jangan pakai mobil listrik itu karena euforia, orang pakai kita juga mau pakai. Tapi fakta di lapangan ini kita miskin infrastruktur," katanya.
Dibeberkan Mardianto, kondisi jalan dan infrastruktur berstatus tidak layak di Riau saat ini mendekati angka 40 persen.
"Riau ini infrastruktur kondisi jalan yang status tidak layak mendekati angka 40 persen bahkan lebih. Jadi artinya hanya 60 persen yang bisa dilalui kendaraan, kenapa kita tidak prioritaskan itu?," ucapnya.
Dijelaskannya, dengan uang sebanyak itu, dia menghitung jalan yang bisa dibangun bisa mencapai 10 kilometer.
"Kalau diperbaiki jalan, Rp1 miliar bisa membangun jalan sekitar 1 kilometer, artinya kalau Rp10 miliar sudah 10 kilometer jalan di Pekanbaru bisa dibangun," hitungnya.
Dia berharap, sebaiknya Pemprov Riau lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur ke depannya, ketimbang membeli sesuatu yang nilai urgensinya tidak terlalu diperlukan.
"Kalau itu ada dua hal yang berbeda, prioritas atau tidak, saya ingin prioritas ini diutamakan ke infrastruktur. Janganlah dulu (membeli, red) mobil listrik yang mewah apalagi untuk instansi-instansi yang di luar dari keperluan Pemprov Riau secara internal," tuturnya. (*/di)