Pekanbaru, Detak Indonesia-- Beredarnya rekaman suara Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen (Purn) TNI Edy Nasution SIP yang terdengar seperti penuh dengan amarah, membuat semua kalangan jadi tanda tanya.
Pasalnya, sepanjang durasi rekaman tersebut, Wagubri Edy Nasution terdengar kesal, geram dan penuh amarah, apalagi bila disinggung terkait Kesepakatan Rapat bersama antara dirinya dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi bersama pihak Bank Riau-Kepri tentang Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility).
Menurut Wagubri, bahwa sudah diputuskan masing-masing antara Gubernur dan Wagub melakukan pembagian bantuan Rp50 juta persatu masjid/mushalla, namun pengakuan mantan Danrem 031 Wira Bima itu, dirinya pernah hanya diberikan dana CSR sebesar Rp25 juta saja dipotong 50 persen oleh Gubernur untuk penyaluran di luar Kota Pekanbaru dan Gubri Syamsuar justru didouble dengan angka Rp50 juta + Rp25 juta.
"Kalau seperti ini, zalim namanya!!! Ingat ya, saya nggak pernah mengusik orang, tapi kalau persoalan umat saja kita tidak jujur, mau jadi apa kita ini. Terus terang saya akan persoalkan hal ini," ungkap Larshen Yunus, menirukan pernyataan Wagubri Edy Nasution.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu tegaskan, bahwa faktanya uang adalah akar dari segala permasalahan. Baru-baru ini Bupati Kepulauan Meranti M Adil kena OTT KPK karena uang, kini Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sedang diambang ujian serius.
"Terhadap permasalahan itu, besok kami surati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar terlibat langsung dalam menghadirkan solusi atas permasalahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. KPK wajib memanggil dan lakukan pemeriksaan antar keduabelah pihak, Syamsuar-Edy Nasution mesti dikonfrontir dan didamaikan. Apalagi ini masih dalam suasana bulan Suci Ramadhan!" ujar Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu juga katakan, bahwa pemotongan sepihak Dana CSR itu wajib diketahui KPK, uang ratusan juta bahkan milyaran rupiah itu sudah sesuai peruntukan atau justeru lebih banyak ditilap?
Ribut-Ribut Soal Dana CSR, Larshen Yunus: "KPK di Desak Panggil dan Periksa Gubernur-Wakil Gubernur Riau"
Pimpinan dari Induk Organisasi Kepemudaan (OKP) tertua dan terbesar itu berharap, agar Riau kembali kondusif pasca selesainya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti dan puluhan pejabat lainnya.
"Ayo KPK, daripada kedua Oang Tuo ini ribut hanya karena uang CSR, berantuk dan merasa dizalimi, maka sudah sepatutnya kalian turun tangan. Panggil dan periksa Gubri dan Wagubri. Bila perlu damaikan di Kantor KPK," tutur Larshen Yunus, pada saat ditemui di bilangan Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Ahad (9/4/2023).
Hingga berita ini diterbitkan, gara-gara rekaman Amarah Wagubri Edy Nasution itu, banyak pihak yang jadi pesimis dengan Jargon Riau Lebih Baik. Semuanya hanya Isapan Jempol Belaka. Terlalu banyak bicara marwah, sehingga yang datang justru amarah. Senin, DPD KNPI Provinsi Riau segera surati KPK untuk permohonan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Nasution. (*/rls)