Pekanbaru, Detak Indonesia -- Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, kembali memeriksa sengketa Informasi dengan register 016/PSI/KIP-R/I/2023 antara Rion Satya SH sebagai Pemohon dengan Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Siak sebagai Termohon pada Jumat 23 Juni 2023 dengan Agenda Pembuktian Lanjutan Kedua.
Sidang digelar di ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Riau di Pekanbaru dengan Ketua Majelis sidang Tatang Yudiansyah, didampingi oleh Asril Darma dan Junaidi selaku anggota Majelis. Panitera Pengganti dalam sidang adalah Didang Muhana.
Sidang Pembuktian lanjutan yang kedua ini dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.
Selama persidangan Rion menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar dari Permohonan Informasi terkait Rencana Umum Pengadaan Internet Corporate CCTV Terintegrasi dengan nilai Pagu sebesar Rp350.000.000,- .
Dalam Permohonannya Rion meminta dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan tersebut termasuk juga dokumen Kontrak.
Pada saat mediasi, pihak Termohon memberikan dokumen Kontrak, KAK dan DPA yang mana dalam dokumen tersebut memiliki nilai Pagu yang berbeda. Sedangkan mata anggarannya terlihat sama baik dalam dokumen Syarat-yarat Umum Kontrak (SSUK) dengan DPA.
"Tetapi kenapa nilai pagu yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut berbeda?" tanya Rion dalam sidang pembuktian lanjutan kedua.
Dalam sidang pembuktian pertama, Rion ingin meminta penjelasan kepada pihak Termohon terkait informasi yang diberikan oleh Termohon, tetapi pada sidang pembuktian pertama hanya dihadiri oleh penerima kuasa dari bagian hukum, sedangkan prinsipalnya yang menguasai tentang teknis kegiatan tidak hadir.
"Saya sangat kecewa, perwakilan dari Diskominfo Siak sebagai Satker kegiatan pengadaan CCTV Corporate Terintegrasi tidak hadir," ungkap Rion.
Seharusnya menurut Rion pada agenda pembuktian lanjutan kedua ini, pihak Termohon wajib membuktikan dan memberi penjelasan yang terperinci terhadap informasi yang diberikannya.
Karena dalam dokumen yang diberikan itu banyak informasi yang dihitamkan, sehingga Pemohon informasi tidak mendapatkan informasi secara utuh.
Sementara penerima kuasa Termohon pada sidang pembuktian pertama berpendapat bahwa informasi yang dihitamkan tidak ada kaitannya dengan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi.
Namun menurut Rion informasi dan dokumen yang dimintanya, pada agenda sidang pemeriksaan awal telah dinyatakan oleh Termohon sebagai informasi terbuka.
Pihak Termohon pada agenda sidang pembuktian pertama yang hanya dihadiri perwakilan Bagian Hukum Pemkab Siak tidak dapat menjelaskan isi dokumen yang diberikan.
Untuk itu, Rion mengusulkan kepada Majelis agar dilakukannya Pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2/2016.
Menurut Rion pelaksanaan Pemeriksaan Setempat diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2/2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat.
Tujuan dari pemeriksaan setempat tertuang dalam pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2/2016 tentang tata cara Pemeriksaan Setempat yang berbunyi "Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya."
Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara.
Pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan sedikitnya satu kali dan dapat dilakukan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.
Ayat (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan meniadakan formalitas dalam persidangan.
Ayat (4) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ditentukan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan dan/atau diberitahukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti secara tertulis, tercantum dalam Lampiran I) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Ayat (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemohon dan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan. (rls/di)