Pekanbaru, Detak Indonesia – Progres Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di kabupaten kota se-Provinsi Riau jelang akhir 2023 baru mencapai 1.573,1125 hektare (ha) dari target seluas 10.550 ha dari pemerintah pusat.
Sisa target tinggal 8.976,8875 ha belum diremajakan. Artinya dari target PSR total 10.550 ha pada 2023 ini capaian PSR baru sebesar 14,91 persen, menyedihkan sekali bagi Riau.
Didapat informasi dari petani plasma, KUD di Riau mereka tak mau mengajukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada BPDPKS Pusat di Jakarta karena sulitnya birokrasi yang berbelit-belit, persyaratan yang panjang dari Pemerintah. Sebagian petani sawit bilang, reliasasi PSR 2023 ini tak ada.
Ketua Apkasindo Dr Gulat ME Manurung C.IMA memimpin rapat
"Dana BPDPKS triliunan nggak ada realisasi PSR tahun ini. Kalau 10 tahun ke depan KUD, petani sawit plasma yang tidak replanting, akan timbul masalah sosial di Riau, karena sawit di Riau adalah komoditi terbesar, penunjang ekonomi di Riau," jelas sumber petani di Riau yang minta nama nya tidak ditulis.
Sementara Ketua DPP APKASINDO Dr Gulat ME Manurung C.IMA yang dihubungi via ponselnya Kamis (31/8/2023) menegaskan Target PSR Nasional Tahap 1 (2017-2023) adalah 540 ribu ha dan per Maret 2023 baru tercapai 280.620 ha (51,9 persen).
Ketua Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung C.IMA.
"Ini mmg capaian yang tergolong rendah," tulis Gulat via WhatsApp nya Kamis (31/8/2023).
Menurut Gulat, memang benar PSR 2022 yang lalu capaian PSR terendah sepanjang sejarah (2017-2022) yang hanya 17 ribu ha dari target tahun 2022 seluas 180 ribu ha dan di Riau capaiannya di 2022 adalah 0 persen.
Hal ini karena masuknya regulasi Persyaratan PSR di Permentan 03/2020 bahwa lahan PSR yang diusulkan tidak boleh di lahan gambut. Sementara Riau ini 75 persen adalah gambut, jadi petani sawit banyak terjebak dalam persyaratan tersebut.
"Selain itu aturan PSR harus terbebas klaim kawasan hutan. Faktanya adalah kawasan hutan lah yang masuk Perkebunan Sawit Rakyat, bukan sebaliknya," tegas Gulat.
Hal ini sesuai dengan UUCK dan turunannya bahwa lahan yang 5 ha ke bawah dan sudah dikuasai 5 tahun berturut-turut langsung diubah tapal batas. Sebagai catatan bahwa PSR itu hanya 4 ha/KTP jadi harusnya clear klaim kawasan hutan ini.
Namun berkat surat dari DPP APKASINDO ke Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian, Permentan 03 tersebut sudah direvisi menjadi Permentan 19/2023 tentang tatacara persyaratan pengajuan PSR khususnya. Namun perihal persyaratan harus non-kawasan hutan masih melekat pada regulasi Permentan 19 tersebut.
Namun demikian, Alhamdulillah dari target PSR Riau tahun 2023 ini oleh Kementan seluas 10.550 ha sudah mulai berangsur terserap oleh Petani Sawit di Riau.
"Tercatat oleh kami APKASINDO, di Riau sudah masuk pengajuannya PSR (jalur Kemitraan dan jalur swadaya) per bulan Juli 2023 sudah mencapai 4.208 hektare tinggal bagaimana menggesa supaya yang sudah mengajukan ini bisa segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang masih di nilai kurang oleh Ditjenbun. Dari evaluasi DPP APKASINDO, bahwa rentang waktu dari pengajuan petani sampai terbit Rekomtek (Rekomendasi Tek is) memerlukan waktu 1,5-2,5 tahun. Ini yang menjadi perhatian serius Kementan, bagaimana memangkasnya menjadi hanya 6 bulan. PSR ini ditujukan kepada petani sawit baik Swadaya maupun Petani Bermitra (Plasma)," jelas Gulat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli melalui Kepala Bidang Produksi, Vera Virgianti mengatakan, saat ini target PSR Riau 2023 masih berproses.
“Progres PSR 2023 Provinsi Riau saat ini sudah mencapai 1.573,1125 hektare. Dengan rincian Rokan Hilir seluas 578,564 ha, Indragiri Hulu seluas 306 ha, Siak seluas 472 ha, dan Indragiri Hilir seluas 216,5485 ha,” kata Vera, Rabu (7/6/2023).
Vera menjelaskan, dari progres yang sudah diusulkan ke pusat 1.573,1125 ha, sebagian sudah ada yang keluar rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan dan sekarang sudah di BPDPKS sedang menunggu tanda tangan tiga pihak MoU.
“Kemudian sebagian lagi ada yang masih diverifikasi Tim PSR Pusat. Jadi kita terus gesa agar progres PSR di Riau bisa tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut Vera menjelaskan, target PSR 2023 tersebar di 10 kabupaten/kota di Riau. Dengan rincian, Kabupaten Kampar seluas 1.500 ha, Rokan Hulu 2000 ha, Rokan Hilir 450 ha, Pelalawan 3.200 ha, Siak 1.000 ha. Kemudian Bengkalis 500 ha, Kuantan Singingi 450 ha, Indragiri Hulu 500 ha, Indragiri Hilir 450 ha dan Kota Dumai 500 ha.
Vera menambahkan, tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru.
“Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan dana hibah Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, dimana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor,” ujarnya.
Sedangkan untuk kriteria sawit yang direplanting, yakni umur kelapa sawit diatas 20 tahun, kemudian tanaman kelapa sawit yang penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan kebun sawit yang bibitnya tidak unggul.
“Kalau masuk kriteria di atas, bisa mendapatkan dana PSR. Dan bantuan Rp30 juta per hektare ini bentuknya hibah langsung ke petani, dan tidak ada melewati Dinas Perkebunan Riau. Jadi nanti BPDPKS melakukan MoU dengan koperasi atau kelompok tani, dan bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing petani,” jelasnya. (azf)