Pekanbaru, Detak Indonesia--Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi akhirnya turun ke halaman depan Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru menemui massa demonstran dari mahasiswa BEM Univeritas Riau di halaman depan Kantor Gubernur Riau, Kamis petang tadi (7/9/2023).
Sebelumnya seperti diberitakan Polisi Riau terkecoh dikira massa demonstran akan demo di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman dekat Tugu Zapin dan di situ dipasang kawat berduri, ternyata massa demonstran berhasil menerobos masuk dari pintu samping dekat Perpustakaan Wilayah (Puswil) Pekanbaru yang tak dipasang kawat berduri. Massa berhasil masuk ke dalam halaman Kantor Gubernur Riau.
Dalam dialognya dengan Presiden Mahasiswa BEM Unri Khairul Basar dan jajaran, Gubernur Syamsuar nampak santai, senyum akrab sambil bersalaman dengan Presiden mahasiswa Unri Khairul Basar dan jajaran dam sampaikan salammkepada semua mahasiswa.
Gubernur sempat berdialog dengan mahasiswa dan, Syamsuar menerima surat pernyataan sikap mahasiswa. Kepada wartawan seusai bubar Gubernur sambil berjalan menegaskan pihak akan koordinasi dulu dengan Kementerian di Jakarta atas tuntutan mahasiswa di masa-masa akhir jabatan gubernur.
Adapun surat pernyataan sikap yang diterima Gubernur Riau dari Presiden mahasiswa BEM Unri Khairul Badar berisi antara lain:
1. Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau.
2. Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan 3 infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau.
3. Menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pertamina Hulu Rokan serta menjamin pencairan PI 10 persen sebelum habisnya masa jabatan.
4. Mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan LGBT di Provinsi Riau
5. Mendesak Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau.
6. Menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara dan tanah yang ada di Provinsi Riau.
7. Mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan semua temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.
8. Mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau.
9. Menuntut Gubernur Riau bersama pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, karhutla serta konflik lahan yang ada di Riau. (azf)