Kantor BP Batam di Batam, Kepri hancur kacanya berantakan didemo, LAM Kepri balik diserang Senin siang (11/9/2023). (tsi)

Batam, Detak Indonesia--Aksi unjukrasa di Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023) berakhir dengan hancurnya sejumlah kaca kantor tersebut diamuk massa.

Aksi balasan Kantor LAM Kepri diserang gas air mata untuk membubarkan massa.

Dalam aksi di depan Kantor BP Batam, massa mendesak aparat membebaskan delapan orang rekan mereka yang tahan aparat. Sementara aparat hukum Kepolisian setempat menahan mwreka karena membawa senjata tajam.

Massa demonstran dapat amunisi bantuan dari massa Kalimantan Barat yang ikut mendukung perjuangan warga Rempang mempertahankan tanah warga Rempang, Kepri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pulau Rempang, Batam saat ini menjadi ramai diberitakan di media massa menyusul konflik yang terjadi akibat penolakan warga terkait upaya pembebasan lahan. Bentrokan dikabarkan terjadi antara tim Gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis lalu (7/9/2023) terkait dengan pembebasan lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dan aksi kedua warga dilancarkan ke Kantor BP Batam Senin tadi (11/9/2023) sejumlah kaca Kantor BP Batam pecah berantakan.

Massa demonstran dari Kalimantan Barat ikut mendukung perjuangan warga Rempang Batam Kepri, demo di Kantor BP Batam mempertahankan tanah Rempang. Mereka mendukung investasi, tapi minta dilepas 8 rekannya yang ditahan.

Adapun, BP Batam selaku pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang, sedang berusaha melakukan pembebasan atau pengembalian lahan dengan memasang patok lahan. Namun, tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Diberitakan sebelumnya, warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa pekan terakhir ini.

Polri memastikan situasi dan kondisi Pulau Rempang telah kondusif. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan di Jakarta sebagaimana dilansir Bisnis.com, menyampaikan kerusuhan tersebut tidak ditemukan korban baik dari pihak keamanan maupun masyarakat.

"Jadi kami akan sampaikan bahwa, kami mendapatkan informasi dari Polda Kepri, situasi di lokasi sudah kondusif sejak kemarin," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dia menyebutkan Polri dalam hal ini posisinya hanya melakukan tugas sebagai jembatan antara masyarakat dan BP Batam. Sementara itu, Kepolisian juga telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini bentrokan ini. Pasalnya, kedelapan tersangka itu telah membawa beberapa senjata tajam hingga benda membahayakan. Di sisi lain, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty S mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait situasi Pulau Rempang. Hal ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Batam. Mengingat, banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk menyebarkan isu negatif.

"Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan," ujar Ariastuty, Jumat (8/9/2023).

Investasi Besar dan Peluang Kerja di Pulau Rempang

Terlepas dari konflik yang terjadi, ternyata Pulau Rempang yang memiliki luas sekitar 17.000 hektare akan dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT). Pengembangan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yang terkenal disebut Rempang Eco-City.

Pengembangan kawasan Pulau Rempang dilaksanakan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata. Proyek ini memiliki nilai investasi besar ditaksir sebesar Rp381 triliun yang terus dikucurkan sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

Pada tahap pertama sampai 2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa.

Pengembangan Rempang ini sebetulnya sudah berjalan sejak 2004 atau 19 tahun lalu, ditandai adanya nota kesepahaman antara Pemko Batam dan Otorita Batam dengan MEG. Nota kesepahaman itu terkait rencana pembangunan kota wisata di Rempang dan Galang. Anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tommy Winata ini mendapatkan konsesi kerja selama 80 tahun. Sayangnya, rencana tersebut harus tertunda karena masih ada problem pembebasan lahan.

Proyek pengembangan Pulau Rempang diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di pulau itu dari sisi pemasukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Investasi pertama yang akan masuk di Pulau Rempang, yakni pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik perusahaan Xinyi International Investment Limited penanaman modal asing (PMA) dari Tiongkok.

Nilai investasinya mencapai 11,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp173,51 triliun (asumsi kurs Rp15.088 per dolar AS). Komitmen investasi hilirisasi pasir kuarsa tersebut diperoleh usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Tiongkok Juli 2023 Lalu.  

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen investasi Xinyi itu bakal menggenjot upaya hilirisasi pasir silika atau kuarsa di dalam negeri untuk menjadi produk akhir kaca hingga panel surya mendatang.

“Oleh-oleh paling paten, hari ini Presiden menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Xinyi, ini perusahaan terbesar di dunia pemain kaca dengan market share kurang lebih 26 persen,” kata Bahlil melalui keterangan pers secara daring, Jumat (28/7/2023).

Sebagaimana dilansir Bisnis.com sebelumnya, karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai 'gede' demikian, maka warga Rempang yang telah puluhan tahun bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke Sijantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini. (*/di/tim)