Pekanbaru, Detak Indonesia--Rapat pimpinan TNI Polri Provinsi Riau berlangsung Jumat pagi hingga petang hari tadi (8/3/2024) di salah satu hotel di Jalan Sudirman Pekanbaru.

Hadir PJ Gubernur Riau Ir SF Haryanto, Danrem 031/Wira Bima Brigjen Dany Racka Andalasawan, Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal, pejabat Forkompinda Riau, Bupati/Wali Kota SE Provinsi Riau, Kapolres/Kapolresta SE Provinsi Riau, dan undangan lainnya.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa Rapim ini tindak lanjut dari pertemuan di tingkat nasional beberapa waktu lalu dan hari ini ditindaklanjuti lagi.

Menurut Irjen M Iqbal, TNI Polri harus mendukung semua kebijakan strategis untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang. Ekonomi semakin maju, kesejahteraan semakin baik, keamanan ketertiban masyarakat semakin terwujud, soliditas di antara semua pemangku kepentingan semakin terwujud.

Menurut Irjen M Iqbal, TNI Polri harus menjaga proses demokrasi dan kerukunan, kebersamaan. Bukan hanya tugas TNI Polri, tetapi semua pemangku kepentingan, semua elemen masyarakat menjaga proses demokrasi sampai detik ini. InsyaAllah bergulir dan nanti akan sama-sama mengetahui hasilnya pada waktunya nanti. Pada 20 Oktober akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

 

Juga diminta harus selalu waspada setiap perkembangan lingkungan strategis. Lingkungan strategis itu ada global, nasional dan lokal. Harus paham karena efek dominonya sampai ke Pekanbaru dan Meranti.

Harga sembako, beras naik efek domino. Perang Ukraina-Rusia dan lain-lain.

"TNI prima, Polri presisi. Sinergi TNI Polri adalah harga mati dan semakin menguat. Presiden menyampaikan, menyongsong Indonesia emas 2045 salah satu variabel utama adalah sinergi TNI dan Polri. Oleh karena itu lakukan secara konsisten," jelas Irjen M Iqbal.

Dari rekapitulasi KPU Riau Kamis 7 Maret 2024, sebanyak tujuh kabupaten sudah selesai direkapitulasi. InsyaAllah hari ini atau besok Sabtu selesai. Kapolda Riau menyampaikan kepada yang hadir di rekapitulasi itu jangan juga mencari keadilan tapi melanggar hukum. Ada hak-hak konstitusi yang harus diletakkan pada kanal pada aturannya. Bukan lewat ngotot, hoaks, dan lain sebagainya. (azf)