Pekanbaru, Detak Indonesia--Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pusat, Rinardi didampingi Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan menegaskan bahwa peluang kerja di luar negeri cukup memadai cukup luas untuk tenaga kerja Indonesia yang berada di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Rinardi saat peresmian Kantor Baru BP3MI Riau di Jalan Sumatera Pekanbaru, Senin (26/8/2024). Hadir juga pada acara ini Kadis Nakertrans Provinsi Riau Roby Rachmat dan undangan lainnya.

Menurut Sekretaris Utama BP2MI Pusat Rinardi, di luar negeri itu peluang kerjanya yang cukup besar adalah high skill bukan low skill. Banyak pekerja migran Indonesia yang ke Malaysia itu yang low skill seperti pemetik buah sawit, pekerja pabrik, buruh, itu adalah pekerjaan low skill.

"BP2MI secara bertahap mengurangi ketergantungan pekerjaan low skill berharap perlahan tenaga high skill Indonesia ditingkatkan. Di luar negeri itu peluang kerja cukup besar terutama tenaga kesehatan, tenaga kontruksi, tenaga IT, tenaga hospitality, restoran, perhotelan. Ini harus disikapi karena kalau tidak diambil akan diisi oleh negara lain," kata Rinardi.

Contoh gampang saja, Indonesia sudah kalah dengan Filipina negara kecil tapi mereka itu memiliki keunggulan fasih berbahasa Inggris. Bahkan bahasa kedua setelah bahasa Tagalog bahasa Filipina. Sementara pekerja Indonesia tak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Sementara kalau ada seleksi bekerja di luar negeri, pekerja Indonesia sudah kalah duluan.

 

"Kita inginkan peran Pemerintah Daerah, stakeholder, STIKES, Poltekkes, dari seluruh stakeholder yang ada tingkatkan kemampuan pekerja migran Indonesia dengan kompetensi yang baik. Kenapa gaji di luar negeri itu besar? Tentunya kerja secara resmi. Kalau tidak resmi ada resikonya. Pulang hanya nama. Mungkin dalam peti mati. Indonesia tiap tahun menerima 2.500 peti mati tenaga kerja migran Indonesia. Tiap hari menerima dua hingga tiga peti mati kami terima dari luar negeri," kata Rinardi.

Menurutnya lagi, itu bukan praktik dua, tiga tahun lalu itu warisan sepuluh, limabelas, dua puluh tahun lalu yang dulu mereka berangkat itu oleh Pemerintah sadar atau tidak dibiarkan begitu saja. Sekarang Indonesia menuai hasilnya. Hasilnya mereka pulang dalam kondisi sakit, hilang ingatan, kemudian di sini tak punya apa-apa. Berangkat dalam kondisi miskin, pulang dalam kondisi lebih miskin lagi. Sudah menjual harta benda.

Inilah yang dicoba putus mata rantainya bantuan dari kepolisian, TNI, instansi terkait bahu membahu meningkatkan kapasitas tenaga kerja juga mencegah perdagangan manusia ke luar negeri.

Ditanya khusus Riau menurut Rinardi Riau sama seperti Sumatera Utara ada Tanjungbalai Asahan, Riau ada Bengkalis sama Dumai. Ini daerah perbatasan. Ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Orang-orang yang bekerja ke Malaysia ke seberang itu sudah ada. Tak mungkin bisa dengan pendekatan hukum. Kalau itu dilakukan kasihan mereka karena mereka mau kerja kemana. Mereka butuh biaya hidup sehari-hari. Sehingga Pemerintah memfasilitasi paling tidak mereka terdaftar, terdata, sehingga mereka tidak menjadi korban eksploitasi di negeri orang.

Karena bagaimanapun juga Malaysia sebenarnya baik tapi ada satu sisi ada pengusahanya mencari pekerja yang murah. Mau digaji murah sehingga mereka juga bisa meningkatkan ekonominya. Riau juga pintu gerbang pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.

 

Kalau keluar negeri itu yang perlu ada paspor, tiket, kalau negara tujuan tak membutuhkan visa siapa yang bisa melarang keimigrasian mereka berangkat, tidak ada. Artinya apa? Kalau mereka mau berangkat ya berangkat. Sampai di negara tujuan mereka pindah ke negara lain itu menjadi tanggungjawab masing-masing. Tapi disitulah negara kecolongan. Akhirnya mereka overstay menjadi penduduk ilegal di negara itu menjadi pekerja ujung-ujungnya karena tak punya asuransi tak ada yang mengcover, pulang dalam keadaan sakit akhirnya meninggal dalam peti mati. Ini tak perlu diberantas tapi dikurangi.

Jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri tercatat sebanyak 5,1 juta orang. Setiap hari bertambah, di update terus. Jumlah pekerja ilegal tidak terdata. Tapi Pemerintah tak boleh membeda-bedakan. Oh kami dulu berangkat ilegal, kami berangkat resmi. Kami tak mau ngurus, tak bisa. Sesuai UU  18/2017 Negara harus hadir. Pemerintah harus memberikan pertolongan melindunginya mengobati sampai sembuh dan mengantarkan sampai kampung halamannya. Sebisa mungkin jangan berangkat lagi.

Khusus Riau

Terpisah Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan menjelaskan pula khusus Riau 2024 ini target pengiriman tenaga kerja Riau ke luar negeri sampai Juni sebanyak 248 orang. Namun sampai Juni 2024 sudah melayani 113 Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karena Riau daerah perbatasan khususnya sudah mencapai lebih dari target dari target 603 menjadi Juli 2024 sebanyak 1.500 artinya sudah tiga kali lipat. Memang 1.500 ini minim naker Riau, lebih besar naker dari Aceh, Jatim, NTB itu tiga besar naker yang masuk perairan Dumai.(azf)