Kinali, Detak Indonesia--Ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan warga Kecamatan Koto Malingka Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat terendam air Sungai Batang Sikabau, akibat dampak negatif pembangunan tanggul penangkal banjir oleh kelompok perusahaan Bakrie Grup.

Pihak perusahaan Bakrie Grup membangun tanggul anti banjir untuk melindungi lahan usaha perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS)nya kapasitas 45 ton perjam agar tak kebanjiran, namun berdampak lingkungan menimbulkan luapan air sungai Batang Sikabau menggenangi ribuan hektare lahan pertanian perkebunan masyarakat. Masyarakat protes keras dampak lingkungan ini. Dan minta ganti rugi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar Edison Rabu (15/1/2025) dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya membenarkan ribuan lahan pertanian masyarakat ini terendam banjir diduga akibat pihak PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP) membangun tanggul sungai, agar lahan  PT BPP tak terendam banjir. Namun tanggul yang dibangun mengakibatkan lahan pertanian masyarakat ribuan hektare yang terendam.

Sementara dilansir Padang Raya News.com, masyarakat petani Air Bangis di Kecamatan Sungai Beremas meminta agar pembangunan tanggul atau kanal milik PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP) dibongkar. Permintaan tersebut lantaran lahan pertanian masyarakat terendam banjir sejak tanggul itu dibangun pihak PT BPP.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang petani setempat, Husnan kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat dalam agenda mediasi masyarakat Air Bangis dengan pihak PT BPP pada Senin, 13 Mei 2024 lalu yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Edison SSTP

 

Menurut Husnan, pembangunan tanggul atau kanal milik PT BPP itu agar dibongkar dan masyarakat diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami petani imbas dari pembangunan tanggul oleh PT BPP tersebut ribuan hektare lahan pertanian warga terendam banjir.

"Kami minta pemerintah melihat dampak dari pembangunan tanggul PT BPP. Untuk itu, kami minta bongkar kembali kanal itu dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami para petani Air Bangis," tegas Husnan.

Pemerintah Pasaman Barat sendiri telah melakukan mediasi antara warga dan perusahaan. Mediasi itu, membahas dampak aktivitas pembuatan tanggul PT BPP yang mengakibatkan banjir pada lahan pertanian warga di Air Bangis.

PT BPP Harus Selesaikan Verifikasi DELH

Selain melakukan mediasi, pemerintah juga melakukan pembahasan mengenai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) milik PT BPP di Air Balam. DELH sendiri merupakan dokumen pemutihan yang setara dengan AMDAL.

Pemerintah Pasaman Barat telah menekankan terkait DELH ini kepada pihak perusahaan tersebut untuk menyelesaikan hasil verifikasi pada 3 Mei 2024 lalu, terutama permasalahan tanggul yang menyebabkan banjirnya lahan pertanian masyarakat di Air Bangis.

 

Kemudian, pelestarian situs Cagar Budaya Makam Tuanku Lanang Bisai Raja Air Bangis agar tidak ditanami sawit serta pembebasan lahan sempadan sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) 50 meter tidak ditanami sawit sebagai kawasan lindung setempat untuk konservasi.

Menindaklanjuti hasil mediasi itu, DLH Pasaman Barat bersama masyarakat Air Bangis serta pihak PT BPP, pada Selasa 14 Mei 2024 telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan secara langsung di lahan petani di Air Bangis yang terdampak banjir itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Edison menegaskan pemerintah akan selalu bersama masyarakat dalam artian mencarikan solusi bagi masyarakat khususnya para petani yang terdampak banjir.

"Kami (pemerintah) akan mencarikan solusi beberapa OPD telah melakukan langkah-langkah langsung terhadap indikasi banjir yang diakibatkan oleh tanggul atau kanal-kanal yang dibangun oleh PT BPP," katanya Rabu, 15 Januari 2025 di kantornya.

Edison membenarkan masyarakat yang terdampak banjir meminta agar PT BPP membuka tanggul yang telah dibangun. Kemudian masyarakat juga meminta, penggantian bibit sawit yang sudah mati serta membayar kompensasi atas gagal panen yang dialami masyarakat.

 

"Dengan telah melihat langsung bersama-sama tanggul yang dibangun, tanggul ini telah menutupi akses sebaran air Sungai Batang Sikabau," kata Edison.

"Kita cari solusi bersama bersama dan kita musyawarahkan bagaimana solusinya ke depan, agar banjir tidak kembali merendam lahan-lahan pertanian masyarakat Air Bangis ini," tegas Kadis LHK Pasaman Barat Edison.

Menanggapi permintaan dari masyarakat, perwakilan PT BPP, Dani mengatakan pihaknya akan meneruskan masukan atau permintaan masyarakat khususnya petani Air Bangis ke manajeman perusahan.

"Tentu yang menjadi masukan akan kita tampung dan sampaikan ke manajemen perusahaan, terkait water managemen system yang ada di Air Balam Estate. Terima kasih juga atas masukan dari pemerintah daerah terkait tanggul yang telah dibangun PT BPP," kata Dani. (*/tim/azf)