Rokan hulu, Detak Indonesia--Jajaran direksi dan pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Rokan Hulu Jaya (RHJ) Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DRPD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (10/2/2025). Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi II ini dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Hj Sumiartini.

Usai mengikuti rapat, Direktur Utama (Dirut) Perusda RHJ, Imran Tambusai, yang didampingi oleh Dewan Pengawas Abdul Halim, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi demi kemajuan Perusda ke depannya serta membahas kendala yang saat ini dihadapi. Salah satu fokus utama diskusi adalah regulasi yang menghambat penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp34 miliar.

Direktur Utama Perumda Jaya Bersama mengungkapkan pentingnya regulasi yang jelas agar dana penyertaan modal dapat digunakan secara optimal. Saat ini, regulasi yang telah dibuat masih belum bisa dijalankan karena belum dicatat dalam aturan resmi. Akibatnya, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan usaha justru mengendap dan tidak dapat dimanfaatkan.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada dana bagi hasil migas sebesar Rp36 miliar yang masih tersimpan di Bank Riau Kepri. Dana ini belum bisa dimanfaatkan karena regulasi yang mengatur penggunaannya belum disahkan bersama Bupati.

Imran juga menyampaikan rencana pengembangan usaha yang mencakup sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Salah satu program strategis yang diusulkan adalah produksi minyak goreng dari kelapa sawit serta ekspor lidi sawit ke luar negeri.

Ia berharap mendapatkan dukungan dari DPRD dan masyarakat agar bisa berinovasi serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dengan pemanfaatan dana secara efektif, Perusda menargetkan pertumbuhan usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (ary)