Pekanbaru, Detak Indonesia--Defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun pada APBD 2025 seharusnya menjadi sinyal darurat untuk berhemat. Namun, di lapangan Pemprov Riau kembali mengadakan pembelian kasur mewah di tengah berkecamuknya perekonomian isu devisit anggaran, tunda bayar, dan banyak alasan aneh-aneh Pemprov Riau. Delapan mobil listrik seharga Rp1,3 miliar yang dibeli 2024 lalu untuk pejabat Riau, tak tahu lagi kemana lenyapnya mobil itu sekarang.

"Pengadaan belanja barang dilakukan pola pemecahan proyek dengan menggunakan rekanan yang sama"

"Efisiensi anggaran kerap disuarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau justeru menyisakan jejak belanja mewah yang berulang dan terstruktur," kata Direktur Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Benang Merah Keadilan, Idris pada wartawan, Rabu (22/8/2025).

Penelusuran Benang Merah Keadilan mengungkap pembelian 1 unit matras mewah untuk Gubernur Riau senilai Rp149.067.450 pada Juni 2025, saat Gubernur Riau H Abdul Wahid beberapa waktu melansir tentang devisit anggaran dan tunda bayar.

Fakta ini hanya puncak dari rangkaian transaksi yang menunjukkan pola pengadaan serupa selama dua tahun terakhir.

TA 2024 : Tanggal 19 Maret: Pemprov membeli 2 unit Sofa Set Meja @Rp63,5 juta (total Rp127 juta) dan 1 unit Sofa Set Elegan seharga Rp64,5 juta.

CPO melimpah dolar di pelabuhan Dumai Riau, kok Riau devisit dan tunda bayar?

 

20 Maret: Pembelian Tempat Tidur + Divan Rp148,4 juta.

22 November: Pengadaan Gorden & Vitrase 125 m² @Rp1,18 juta (Rp147,5 juta).

28 November: Pengadaan Karpet Cambridge 160 m @Rp1,185 juta (Rp189,6 juta).

Semua belanja ini dikerjakan CV Sultan Hamdan Halmahira melalui pemecahan paket.

TA 2025 : 12 Juni: Pembelian Matras Mewah Rp149.067.450. Gorden & Vitrase 337 m² Rp149.628.000
Karpet 115 m Rp137.734.350. 
Tiga paket ini juga dikerjakan CV Jaya Acheva Mandiri, dengan kontrak pada tanggal sama.

Benang Merah, menduga pengadaan dipisah-pisah untuk menghindari proses tender dan e-katalog, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 dan Surat Edaran LKPP Nomor 5/2024.

“Barangnya mewah, harganya tinggi, pembelian setiap tahun, dan rekanannya sama. Kontrak pun di hari yang sama. Ini pola yang perlu diusut,” sebut Idris.

Ironi mencolok terjadi pada Maret 2025, ketika Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku hanya tidur tiga jam sehari, karena memikirkan defisit.

Cangkang sawit bernilai dolar diekspor ada puluhan perusahaan, kok Riau devisit anggaran dan tunda bayar?

 

Ia bahkan memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN untuk menghemat anggaran. Namun, hanya tiga bulan berselang, kasur mewah kembali dibeli untuk kediaman gubernur.

“Apa arti efisiensi kalau anggaran belanja barang mewah tetap jalan?” sindir Idris.

Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Herman, dikonfirmasi dalam hal ini tidak bisa kunjung menjawab.

Sementara Gubernur Abdul Wahid pun tak memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. Melihat bungkamnya pejabat terkait persoalan ini berpotensi melanggar Perpres 16/2018 Pasal 20 melarang pemecahan paket untuk menghindari tender. Selain melanggar Pepres, juga melabrak SE LKPP 5/2024 mempertegas larangan tersebut untuk barang/jasa bernilai tinggi dan Potensi pelanggaran ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara (Pasal 3 UU Tipikor).

"Anehnya, mengapa barang sejenis (kasur, gorden, karpet) dibeli hampir setiap tahun? Apakah terdapat hubungan khusus antara rekanan dan pihak pengadaan?", tanya Idris.

Jadi Ia menyimpulkan pembelian dan pengadaan barang mewah yang berulang di tengah defisit besar, tanpa transparansi dan penindakan tegas, “efisiensi” hanya akan menjadi jargon, sementara APBD tetap bocor untuk belanja yang tidak prioritas.

Pos Retribusi Dishub di jalan lintas Bukit Kapur Dumai rutin ngutip uang retribusi ke supir truk ODOL, kok Riau devisit anggaran dan tunda bayar?

 

Sebelumnya, Pembelian mobil listrik Pemprov Riau senilai Rp 10,4 M tuai kritik. Pemprov Riau membeli delapan unit mobil listrik dengan alokasi anggaran Rp10,4 miliar. Mobil listrik harga satuannya Rp1,3 miliar itu diserahkan ke sejumlah pejabat Riau.

Gubernur Riau Syamsuar saat itu menyebut pengadaan mobil listrik itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik. Terutama Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Pemerintah sudah menginstruksikan agar berangsur-angsur beli mobil listrik. Ini di Jakarta sudah jelas, kalau mobil ini ganjil genap bisa," kata Syamsuar.

Selain itu, mobil listrik juga dapat dipakai saat dinas di Jakarta. Khususnya masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang mewajibkan pakai kendaraan listrik.

"Kemudian masuk Taman Mini juga tidak bisa pakai mobil BBM. Ini ada juga untuk Badan Penghubung agar dimanfaatkan di Jakarta termasuk Taman Mini," tambah Syamsuar.

Kepala Biro Umum Pemprov Riau, Herman dulu mengatakan delapan mobil listrik itu dianggarkan pada 2023. Mobil dinas itu diperuntukkan sejumlah pejabat mulai dari gubernur hingga badan penghubung yang ada di Jakarta.

 

"Sesuai Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kenderaan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Harga per unit Rp1,3 miliar sebanyak 8 unit," kata Herman.

Daftar Pejabat Riau Penerima Mobil Listrik Rp1,3 M

Pemprov Riau 2024 membeli delapan unit mobil listrik dengan alokasi anggaran Rp10,4 miliar. Mobil listrik dengan harga satuan Rp1,3 miliar itu diserahkan ke sejumlah pejabat di Riau.

Adapun pejabat yang menggunakan fasilitas mewah 2024 itu yang dianggarkan 2023 yakni Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Yulisman, Kejati Riau Supardi (kembalikan mobil), Kapolda Riau Irjen M Iqbal, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru saat itu Marsma TNI Ian Fuady. Sedangkan dua lagi diserahkan ke Badan Penghubung untuk keperluan Gubernur Riau Syamsuar saat kunjungan dinas ke Jakarta.

Gubernur Riau saat itu Syamsuar menyebut pengadaan mobil listrik itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik. Terutama Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Uang Banyak Kok Devisit Anggaran dan Tunda Bayar?

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan di Riau tak percaya Riau devisit anggaran sampai terjadi tunda bayar proyek, padahal uang banyak di tempat-tempat tersembunyi di daratan, di pinggir laut, sungai, dan lain-lain. Hamparan kebun sawit terluas di Indonesia, migas melimpah, hasil laut melimpah, uang pajak melimpah, ekspor CPO dan turunannya termasuk limbah cangkang sawit bernilai dolar rutin diekspor ke luar negeri dari pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Buton.

 

Kencing CPO dari 1 gelang hingga 3 gelang (satu drum 210 liter) melimpah dari jalan lintas Minas, Kandis, Pinggir, Duri, Dumai. Belum lagi judi Gelper dan tembak ikan menjamur di Riau. Pos Retribusi Dishub mengutip uang tiap senja hingga tengah malam kepada truk-truk melebihi tonase. Di mananya Riau kekurangan uang? Pedagang UMKM dikutip uangnya perbulan di sekitaran Kantor Gubernur Riau sampai belakang Bank Indonesia (BI) Pekanbaru antara Rp500.000 hingga Rp1 juta per bulan, belum lagi uang parkir motor dan mobil yang melimpah. Kok Riau devisit anggaran dan tunda bayar?(tim)