Laporan : Aznil Fajri, dari Selatpanjang, Kep. Meranti, Riau

Selatpanjang, Detak Indonesia--Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 2025 ini semakin terisolir, terbelakang, dan tertinggal dibanding daerah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau. Sebagian masyarakatnya mengakui negerinya termiskin di Provinsi Riau karena kurang perhatian Pemerintah Pusat dan Pemprov Riau.

Kalau daerah lain semakin gemerlap dan bersolek membangun di sana-sini. Tapi Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau semakin tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemprov Riau.

Sejumlah masalah lama dan baru bertumpuk tak terselesaikan benang kusutnya. Pemerintah pusat pelit menggelontorkan dana pembangunan untuk daerah 3T (Terpencil, Terisolir, Terluar) yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini.

Pulau Tebing Tinggi tempat ibukota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dekat ke Singapura dan Malaysia.

Dua jembatannya yang runtuh beberapa waktu lalu itu, yakni Jembatan Panglima Sampul Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang merupakan penghubung Desa Alai dengan Desa Gogok Darussalam, rubuh pada 22 Mei 2024, hingga kini belum diperbaiki. Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko MT tak respon dengan kondisi ini saat dikonfirmasi di kantornya di Selatpanjang, Senin (10/11/2025).

Jembatan tersebut merupakan akses terdekat menuju kota Selatpanjang ataupun sebaliknya. Jembatan yang terletak di Sungai Perumbi ini tidak hanya dilalui masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat, melainkan masyarakat dari tiga kecamatan lain, Pulau Merbau, Merbau dan Tasik Putri Puyu.

Jembatan Selat Akar dan Jembatan Panglima Sampul yang ambruk beberapa tahun lalu, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, hingga 2025 belum diperbaiki.

 

Pasca jembatan Panglima Sampul ambruk, warga harus memutar lima desa untuk sampai ke kota Selatpanjang ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Biasanya dari Desa Alai langsung ke Desa Gogok, kini harus melintasi Desa Batangmalas, Tenan, Maini Darul Aman, Mantiasa kemudian baru ke Desa Gogok. Selisih jalan yang harus dilintasi selama satu jam perjalanan normal. Ini merupakan akses alternatif satu-satunya jika hendak ke kota di Selatpanjang. Kasus Jembatan Panglima Sampul ambruk belum terdengar diselidiki aparat berwajib.

Sementara itu, Jembatan Selat Akar yang berada di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ambruk, pada Senin (14/8/2023), hingga November 2025 ini juga belum diperbaiki. Tim Investigasi DPP TOPAN RI dan awak media terpaksa menyeberang naik Kompang (kapal mesin) untuk sampai ke Kota Selatpanjang. Sebelumnya meluncur touring jalan darat menunggang kuda besi dari Buton-Sungai Rawa-Pelabuhan Tanjung Pal menyeberang naik kapal pompong ke Pelabuhan Mengkikip.

Jembatan Selat Akar yang menghubungkan antara beberapa desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu tersebut ambruk diduga akibat tiang pancang bajanya keropos akibat air laut.

Sementara skandal Pelabuhan Dorak pada 2012 semasa Bupati Drs Irwan Nasir MSi berkuasa, dimulai pembebasan lahannya. Lahan masyarakat dibebaskan, diganti rugi. Lahan ditimbun tanah urug dan batu pecah. Kementerian Perhubungan RI berkepentingan membangun Pelabuhan Dorak. Tiang pancang dipasok ke pinggir pantai Dorak. Sebagian dermaga atau pelantar beton sudah dibangun. Namun ada skandal korupsi, tiang pancang beton kini tak terpakai lagi berserakan di pinggir Pantai Dorak Selatpanjang. Pelantar beton menganggur belum bisa dimanfaatkan.

Setelah gagal dilanjutkan pada tahun 2018 silam, pembangunan Pelabuhan Regional Dorak di Kabupaten Kepulauan Meranti dilanjutkan pada 2024. Proses penganggaran diusulkan ke Kementerian Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

Pelabuhan Dorak gagal dibangun, tiang pancang terbuang belum diusut tuntas aparat penegak hukum.

 

"Akan ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan melalui KSOP Selatpanjang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Riau,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti 2023, Piskot Ginting kepada wartawan, Selasa (4/7/2023). 

Pemkab Meranti berharap usulan tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut.

“Mudah-mudahan disetujui oleh kementerian terkait agar cita-cita masyarakat Kepulauan Meranti memiliki pelabuhan yang representatif terkabulkan," kata Piskot Ginting dulu.

Sementara itu Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang dulu Capt Leonard Natal Siahaan menyatakan surat dari Pemprov Riau baru saja mereka terima. Pihaknya sedang mempersiapkan administrasi usulan kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Ia berjanji usulan tersebut bakal diteruskan walaupun sedikit molor dari target tahapan usulan yang telah direncanakan semula. Pasalnya jika proses usulan terlambat, maka penganggaran tidak dapat dimasukkan dalam APBN 2024.

Pelabuhan Dorak gagal dibangun, tiang pancang terbuang belum diusut tuntas aparat penegak hukum.

 

Proses penganggaran di lingkungan kementerian harusnya dilakukan dalam masa efektif. Seperti pada triwulan pertama atau akhir Maret 2022 agar kegiatan ini bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2024. Jika lewat dari jadwal itu, maka usulan dapat ditolak. 

Walaupun demikian, usulan bisa dipaksakan masuk pada anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2023, namun pelaksanaan kegiatan bakal terbentur oleh waktu pelaksanaan yang singkat.

“Jika usulan telat, maka tidak bisa masuk dalam APBN 2024, melainkan harus menunggu proses penganggaran kegiatan 2025. Tapi kita harus optimis agar 2024 bisa,” pungkasnya. 

Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dorak pada tahun 2018 salah satunya disebabkan belum terbitnya sertifikat sebagian lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti.

Pembangunan Pelabuhan Dorak dibangun melalui proyek multiyear 2012-2014 menelan dana sekitar Rp92 miliar. Namun hingga 2013 hanya terealisasi 40,7 persen dengan dana sebesar Rp41,66 miliar.

Kasus Korupsi

Proyek yang bernilai strategis ini banyak menimbulkan permasalahan. Sudah tiga orang pejabat Kepulauan Meranti yang mendekam di balik jeruji besi karena terjerat kasus korupsi. 

 

Salah satunya yakni mantan Sekda Kepulauan Meranti Zubiarsyah yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersangkut kasus pengadaan lahan untuk Pelabuhan Dorak.

Saat itu, Zubiarsyah dipenjara bersama mantan Kepala BPN Kepulauan Meranti Suwandi Idris. Sementara dua orang lain yang diproses hukum yakni Muhammad Habib menjabat Kasubbag di Bagian Tata Pemerintahan beserta seorang lainnya M Arif sebagai perantara. 

Masyarakat Meranti Ingin Jadi FTZ

Pelabuhan Dorak Selatpanjang berpapasan di depannya dengan Pulau Rangsang dan Negara Singapura dan Malaysia. Sangat strategis untuk perdagangan antar pulau dan bila Kepulauan Meranti dijadikan kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau zona perdagangan bebas seperti Batam, maka negeri ini akan maju. Inilah keinginan sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau saat ini. Karena sebagian besar masyarakat Kepulauan Meranti merasa terisolir karena jalan darat yang menghubungkan antar pulau tidak mendapat perhatian Pemerintah Pusat dan Pemprov Riau.

Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Meranti Riau, Sugeng Widodo KN ST yang dikonfirmasi di ruang kerjanya di Selatpanjang, Senin (10/11/2025) menjelaskan kurang mengetahui adanya tiang pancang berserakan mubazir di pelabuhan Dorak yang merupakan proyek gagal Pemkab Meranti dan Kementerian Perhubungan RI sekitar tahun 2012 lalu.

Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Meranti Riau, Sugeng Widodo KN ST.

Dermaga Pelabuhan Dorak Selatpanjang yang gagal dibangun itu saat Bupati Meranti dijabat oleh Drs Irwan Nasir MSi-Bupati Kepulauan Meranti dua periode yakni 2010—2015 dan 2016—2021. Irwan yang lahir pada 31 Desember 1969, adalah mantan Bupati Kepulauan Meranti yang menjabat selama dua periode, yaitu 2010—2015 dan 2016—2021. 

 

Pemkab Meranti telah merancang pembangunan empat jembatan besar penghubung antar pulau. Yakni, Jembatan Selat Rengit (JSR), yang menghubungkan Pulau Tebingtinggi dan Pulau Merbau, sedang dalam proses pengerjaan, namun mangkrak. Kemudian, Jembatan Suir, penghubung Pulau Tebingtinggi dengan Tebingtinggi Timur. Jembatan Ketapang, menghubungkan Pulau Merbau dengan Pulau Padang dan Jembatan Air Mabuk, yang menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan daratan Sumatera di Buton, Kabupaten Siak.

Menurut masyarakat Kepulauan Meranti, dari Air Mabok Phutong dekat dermaga PT RAPP sangat baik potensial juga dibangun jembatan penghubung ke Pulau Tebing Tinggi Selatpanjang sejauh 3 km dan lebih dekat ke daratan Pulau Sumatera. Meranti yang terisolir, tak tertinggal lagi karena warga dari Selatpanjang bisa jalan darat cepat ke Pekanbaru. Dokter spesialis pun mau dan semangat bertugas di Meranti. Juga agar direalisasikan Pelabuhan Tanjungsari Pelabuhan Roro dekat ke daratan Buton daratan Sumatera dan bisa dekat ke Batam, Singapura, Malaysia, Tanjungbalai Karimun Kepri. (azf)