​Pekanbaru, Detak Indonesia – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Riau Tahun Ajaran 2026/2027 dinilai gagal total dan cacat prosedural. Alih-alih menjadi solusi pemerataan pendidikan, SPMB Riau justru berubah dinilai menjadi mesin intimidasi mental bagi para orang tua murid. Hingga pertengahan Juni 2026, 420 pengaduan resmi telah membanjiri Posko Pengaduan, membongkar carut-marutnya birokrasi pendidikan di Riau.

​Salah satu potret dugaan amburadul sistem ini menimpa Helwina. Tangis histerisnya pecah di Posko Pengaduan Disdik Riau di Pekanbaru Senin (15/6/2026). Rumahnya yang hanya 'sejengkal' dari SMA Negeri 15 Pekanbaru didepak mentah-mentah oleh sistem online terhitung sejak pengumuman seleksi pasca-pendaftaran 9 Juni 2026 lalu. Anak Helwina tersingkir dari jalur domisili tanpa alasan rasional, memicu kecurigaan publik dugaan adanya manipulasi "penumpang gelap" dalam kuota sekolah.

​"Kami mendaftar jalur domisili karena rumah kami dekat dengan sekolah. Tapi nama anak kami hilang! Di mana keadilan?" jerit Helwina menuntut jawaban konkret, bukan sekadar retorika normatif pejabat.

​Mengunci Alibi Klasik: Berhenti Menyalahkan 'Kesalahan Input' Murid!

​Ketua Posko Pengaduan SPMB Provinsi Riau, Rosnawita, mencoba meredam situasi dengan melemparkan kesalahan balik ke masyarakat. Ia mengklaim mayoritas dari 420 laporan disebabkan oleh "kesalahan penginputan data" oleh orang tua siswa dan ketidakpahaman peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili baru.

​Namun, alibi klasik ini justru mengunci balik akuntabilitas panitia:

​Sistem IT dinilai Cacat Desain: Jika ratusan orang tua mengalami "kesalahan input", maka yang rusak adalah sistem user interface (UI) dan sosialisasi dinas terkait yang tidak kompeten, bukan kemampuan masyarakat.

 

​Indikasi dugaan 'Permainan' Jalur Domisili: Perubahan dari sistem zonasi ke sistem "domisili baru" yang tidak transparan patut diduga menjadi celah hukum (loopholes) untuk meloloskan titipan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan warga tempatan asli.

​Investigasi Total atau Boikot Sistem

​Desakan investigasi forensik terhadap sistem IT SPMB Riau kini menguat. Posko pengaduan yang dibuka hingga 26 Juni 2026 tidak boleh hanya menjadi "tempat penampungan air mata" atau sekadar layanan konsultasi penenang. Panitia SPMB Riau dipaksa harus membuka data koordinat dan verifikasi faktual seluruh siswa yang diterima secara transparan ke publik.

​Jika dalam kurun waktu menjelang 26 Juni 2026 Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak mampu memulihkan hak-hak siswa kedekatan domisili seperti anak Helwina, maka legitimasi hasil SPMB Riau 2026 dicap cacat.

​Masyarakat Riau tidak butuh edukasi sistem yang membingungkan; masyarakat menuntut hak konstitusional anak-anak mereka untuk bersekolah! (tim)