Pasir Pengaraian, Detak Indonesia--Lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Rokan hulu Provinsi Riau semakin mencederai hati masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Rokan hulu.

Hal ini didasari dari lemahnya penegakan hukum Polres Rokan hulu terhadap puluhan Galian-C ilegal yang bebas beroperasi di sepanjang bantaran sungai yang ada di Kabupaten Rokan hulu dan menimbulkan kerusakan bantaran sungai yang sangat signifikan bagi ekosistem, lingkungan hidup, dan alam.

Puluhan Galian-C ilegal yang bebas beroperasi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan hulu tersebut terkesan kebal hukum dan aparat Polres Rokan hulu juga terkesan menutup mata dengan adanya Galian-C ilegal yang merusak lingkungan tersebut.

Berdasarkan konfirmasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan hulu, di Kabupaten Rokan hulu hanya ada empat Galian-C yang memiliki izin, sedangkan yang lainnya belum memiliki izin akan tetapi saat ini ada puluhan Galian-C yang bebas beroperasi di Kabupaten Rokan hulu.

Bukan hanya permasalahan Galian-C saja, masalah narkoba yang semakin marak di Kabupaten Rokan hulu juga menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada Polres Rokan hulu dalam menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Rokan hulu.

 

Sesuai semboyan bapak Kapolri bahwa ikan busuk dari kepala maka pimpinan harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan bawahannya dalam menjalankan tugas.

Maka Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan SIK MH MHum harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan Polres Rokan hulu dalam menindak Galian-C ilegal yang ada di Kabupaten Rokan hulu dan mengganti Kapolres Rokan hulu dengan anggota yang lebih mampu dan berkompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya. (tim)