Simpang Empat, Detak Indonesia--Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, kian merajalela dan terang-terangan.

Berdasarkan investigasi lapangan pada Senin (6/7/2026), kemacetan parah melanda kawasan sekitar SPBU Nomor 14.263.542 Simpang Empat. Antrean kendaraan mengular hingga 1 kilometer ke arah kanan dan 1 kilometer ke arah kiri jalan, melumpuhkan aktivitas lalu lintas warga setempat. Polisi yang bertugas satu orang mengatur lalu lintas kewalahan mengurai kemacetan yang sering terjadi. Dulu sudah diperingati keras oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto. Namun kini "main" lagi.

​Mirisnya, kemacetan ini bukan karena lonjakan kendaraan masyarakat umum, melainkan diduga kuat akibat menjamurnya mobil-mobil "pelansir" yang bolak balik nampak hadir setiap har idengan tangki siluman yang telah dimodifikasi untuk menyedot BBM bersubsidi secara berulang-ulang.

​Investigasi Lapangan: BBM Subsidi diduga mengalir ke tambang emas ilegal di berbagai Kabupaten Pasaman Barat.

​Berdasarkan kesaksian warga sekitar yang berhasil dihimpun oleh Tim Investigasi, pemandangan memuakkan ini sudah menjadi "makanan" sehari-hari tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

 

​"Ini sudah terjadi lama, Bang. Antrean panjang ini bukan sekali ini saja, tapi tiap hari! Lihat saja mobil-mobil antrean itu, kondisinya sudah tidak layak jalan. Ada Kijang tua, minibus kecil, bolak-balik ngisi," ungkap seorang warga setempat dengan nada geram, Senin (6/7/2026).

​Warga membeberkan fakta mengejutkan bahwa BBM yang dikuras oleh para pelansir tersebut tidak hanya dijual kembali secara eceran, melainkan diduga kuat dipasok untuk menyokong operasional alat berat (excavator) di lokasi-lokasi tambang emas ilegal yang menjamur di wilayah Pasaman Barat.

​Pemandangan serupa dilaporkan terjadi merata di hampir seluruh SPBU di wilayah Simpang Empat hingga jalur menuju Tigo Nagari perbatasan.

​Respons Dingin Kapolres Pasbar: Dinilai Buang Badan dan Acuh

​Ketika Tim Investigasi mencoba meminta komitmen penegakan hukum kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto SIK, jawaban yang diterima justru sangat mengecewakan dan terkesan enggan bertanggung jawab.

​Awalnya, saat dikonfirmasi via pesan singkat mengenai kemacetan 2 kilometer dan dugaan mobil modifikasi pelansir BBM tersebut, AKBP Agung beralasan tidak bisa membuka bukti video.

 

​"Lokasi di mana itu Pak karena video enggak bisa dibuka," tulis Kapolres.

​Setelah tim menegaskan bahwa lokasi tersebut berada di SPBU dekat Simpang Empat, Kapolres Pasbar justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai bentuk "buang badan" dan melempar tanggung jawab pengawasan hukum kepada pihak swasta.

​"Konfirmasi langsung dengan pihak SPBU Pak, karena mereka yang mengatur tentang BBM tersebut," tutup AKBP Agung Tribawanto (6/7/2026).

​Kritik Keras: Di Mana Fungsi Penegakan Hukum Kepolisian?

​Pernyataan Kapolres Pasbar ini memantik kritik pedas dari tim investigasi dan elemen masyarakat. Mengatur tata kelola niaga BBM memang urusan Pertamina dan SPBU, namun membiarkan kemacetan jalan fasilitas publik, pembiaran modifikasi kendaraan ilegal (tanki siluman), serta adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi untuk industri/tambang ilegal adalah murni ranah hukum yang wajib ditindak oleh Kepolisian!

​Sikap acuh tak acuh dari pucuk pimpinan Polres Pasbar ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:

1. ​Apakah ada pembiaran terstruktur terhadap menjamurnya mafia BBM di Pasaman Barat?

2. ​Mengapa kepolisian terkesan mandul dan "takut" menyentuh para pelansir serta cukong tambang emas yang diduga menikmati BBM subsidi tersebut?

 

3. Apakah Dinas Metrologi sudah melakukan Cek Pompa Dispenser Minyak atau di TERA  di seluruh pendistribusian SPBU sekitar Simpang Empat sampai Kecamatan Tigo Nagari??

​Masyarakat Pasaman Barat mendesak Kapolda Sumatera Barat dan Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolres Pasaman Barat yang dinilai gagal menjaga ketertiban umum dan menutup mata terhadap praktik mafia BBM yang menyengsarakan rakyat kecil. (tim/Arm/azf)