Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Ganjar Pranowo.

Jakarta, Detak Indonesia--Mantan anggota Komisi II DPR RI yang juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membenarkan pernah turut serta dalam pembahasan pengadaan proyek e-KTP.  Namun Ahok menegaskan dia tidak terlibat ataupun ikut menikmati uang korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Saya enggak mengabaikan ikut pembahasan. Tapi bukan berarti saya terima macam-macam itu. Karena semua Komisi II DPR juga disebutkan. Tapi saya tegaskan tidak sepeser pun ada. Saya justru paling kenceng kritis rencana itu," tegas Ahok kepada wartawan, Kamis (9/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada total uang Rp247 miliar yang disita sepanjang 2016 dalam kasus korupsi e-KTP itu. Uang itu berasal dari perorangan dan beberapa korporasi.

"Walaupun tidak semua anggota DPR yang diperiksa secara otomatis mereka diduga menerima aliran dana, tapi kami mengkonfirmasi dalam proses penyidikan bisa saja kita melakukan pemeriksaan saksi A misalnya, pada saat itu mengetahui bahwa rekan kerjanya atau koleganya menerima aliran dana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sugiharto dan Irman yang telah menjalani sidang perdananya Kamis (9/3/2017). Keduanya merupakan eks pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat proyek itu berjalan. KPK belum menetapkan tersangka dari anggota DPR RI walaupun beberapa nama sudah diperiksa sebagai saksi.

"Kita tidak bisa menyebutkan siapa saja anggota DPR RI yang diduga menerima aliran dana, termasuk siapa saja yang sudah mengembalikan dana tersebut, yang totalnya Rp250 miliar itu," katar Febri Diansyah.

Sementara Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, membantah terlibat dugaan korupsi dana e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Ganjar menyanggah yang menyebutkan dirinya menerima suap saat dirinya menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI, saat perkara korupsi itu muncul.

Hal ini ditegaskan Ganjar saat ditanya wartawan seusai mengikuti acara Rembuk Integritas bersama KPK, di Pendapo Gede Balai Kota Solo, Selasa (7/3/2017) siang lalu.

"Sudah saya jelaskan, tidak benar saya menerima suap, saya siap dikonfrontasi. Saat dihadirkan ke hadapan Saya yang tukang bagi-bagi itu kan sudah dijelaskan Saya orangnya paling keras, mereka tak ada kasih ke Saya," ungkap Ganjar.

Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada 2011-2012 perkara tersebut ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkas penyidikan setebal 24.000 halaman sudah disidangkan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Kamis pagi (9/3/2017). Keterangan lengkap hampir 300 saksi telah tersusun rapi, terangkum dalam sebuah surat dakwaan setebal 120 halaman.

Selain itu, terlibat dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, ada sejumlah pejabat dan anggota DPR RI yang juga menerima suap.(jui) ","photo":"/images/news/ertem/9-ahok-ganjarok.jpg","caption":"Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Ganjar Pranowo.