Duri Steam Flood (DSF) di Kota Duri, Riau. (Foto net)

Pekanbaru, Detak Indonesia-- Pengelolaan oil dan gas di Blok Rokan Riau selama ini dikelola PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) cukup baik, namun Pemerintah ke depan harus segera bisa merumuskan perubahan strategi pengelolaan oil dan gas itu. 

Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) H Darmawi Aris SE melontarkan pendapat, strategi tata kelola di Blok Rokan di Provinsi Riau selama ini diduga pengelolaan produksi minyak mentah bisa terjadi kebocoran dimanipulasi berupa data well.

"Lemah dalam produksi minyak mentah maupun pelaporan produksi ke Pemerintah Riau (SSKK Migas) sebagai Pengawas kenyataannya tidak pernah maksimal laporan kuantiti," tegas Darmawi yang dikenal vokal.

Pemerintah harus segera merumuskan perubahan strategi pengelolaan produksi minyak mentah, khususnya dalam pemanfaatan minyak alam cair yang diproyeksikan akan kekurangan pasokan akibat dugaan adanya kebocoran manipulasi.

Darmawi mengkhawatirkan, jika Blok Rokan di Riau ini diserahkan pengeloaannya kepada daerah seperti selama ini, akan bernasib sama dengan dua blok yang telah diserahkan oleh Chevron ke pemerintahan daerah (BUMD) yakni Blok Siak awal penyerahan dari Chevron ke PT Bumi Siak Pusako (BSP) 43.000 barrel per hari, setelah dilaksanakan hasil produksinya menurun (11.000-12.000 barrel perhari).

Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) H Darmawi

"Selain BUMD itu belum siap melakukan produksi yang bergandengan dengan BOB Pertamina Hulu hasil produksi juga tidak maksimal. Ini tugas General Manajer BSP untuk mengangkat kembali angka produksi," sebut H Darmawi.

Sedangkan PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) bekerjasama dengan Kingswood Capital yang mengelola Blok Langgak hanya mendapat hasil 470 barrel per hari.

"Ini sangat tidak logis produksi yang dihasilkan dan barangkali teknologi atau ahli perminyakan tidak dimiliki oleh daerah. Saya menduga lemahnya produksi diakibatkan komisaris dan direksi yang duduk di perusahaan tidak memiliki sertifikat keahlian (SKA)," terangnya.

Pengamat perminyakan di Riau ini juga menilai, Blok Rokan setelah Blok Mahakam menunjukkan terbesar kandungan oil di bumi Riau, strategi pemerintah untuk mendorong penyerapan minyak tidak berjalan lancar. Padahal pemerintah sudah menterminasi dan dapat meneruskan berbagai kontrak ekspolorasi, eksploitasi dengan Chevron.

"Chevron sudah teruji mengelola minyak di bumi Riau selama 92 tahun, mereka terbukti bisa melakukan  jual beli minyak oil jangka panjang ke pasar luar negeri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan domestik," terangnya.

Dari berbagai kajian yang ada, Chevron mengantongi ISO Manajemen, ISO Produksi termasuk data Wood Mackenzie menunjukkan potensi pengelolaan minyak di bawah Chevron untuk dimanfaatkan dunia masih sangat besar. 

"Artinya, Industri pengolahan minyak di tanah air (bumi Melayu) Riau yakni Chevron sebagai salah satu produsen oil dan gas terbesar di Indonesia, dengan penggunaan harga sampai sekarang juga bersahabat bagi para pelaku usaha," sebutnya.

"Pemerintah dalam berbagai kesempatan mengklaim pengelolaan Blok Rokan oleh BUMD karena ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu alasannya, menurutnya, ini belum cukup alasannya Blok Rokan khususnya sangat memerlukan teknologi-teknologi eksploitasi terbaru dan terkini, yang punya itu hanya dimiliki Chevron," kata H Darmawi.   

Tantangan besar untuk bisa meningkatkan produksi oil dan gas, tapi ini tidak bisa dijadikan kambing hitam pemerintah karena infrastruktur sebenarnya sudah tersedia namun implementasi masih jauh dari harapan. Seperti yang dilakukan di Duri Utara memakai alat canggih berupa Duri Steam Flood/DSF (sistem injeksi uap). Lokasi ini merupakan penghasil minyak mentah terbesar sudah berdiri monumen produksi 2 miliar barrel dari perut bumi Mandau. 

"Fasilitas Steam Flood (DSF) milik Chevron beroperasi secara optimal dan dimanfaatkan daerah Bangko, Kabupaten Rohil (Kecamatan Manggala Jhonson) yang biaya Steam Flood ini jutaan dolar yang harus dikeluarkan perusahaan Chevron.

Kalaupun mau kembali dilakukan kebijakan pengelolaan minyak Blok Rokan BUMD, hal itu jangan dijalankan setengah-setengah karena akibatnya surplus susah diraih dan dugaan kebocoran bakalan kelihatan.

“Kontrak jangka panjang atau serapan hasil bisa nggak ditingkatkan, itu harus jelas dulu arahnya mau bagaimana. Jadi kesimpulannya, jangan mimpi BUMD di Riau mengelola Blok Rokan karena belum profesional,” tegas Darmawi.(azf)