Foto istimewa

Bima, Detak Indonesia--Seorang aktivis Bima penolak tambang pasir besi dipanggil oleh pihak Polres Bima Kota karena dinilai ikut terlibat dalam memprovokasi massa aksi unjuk rasa pada 22 Juli 2019 sehingga mengakibatkan pengerusakan Kantor Camat Wera Kabupaten Bima oleh masa unjuk rasa penolak tambang pasir besi Jumat (30/8/2019).

Atas dasar pengrusakan tersebut, pihak Pemerintah Kecamatan Wera melaporan massa aksi ke pihak kepolisian, salah satunya adalah M Nasir yang sekarang telah keluar surat pemanggilan oleh pihak Kapolres Bima Kota, sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/K/323/VIII/2019/NTB/Res Bima Kota, tanggal 25 Agustus 2019, dan surat perintah penyidikan nomor : Sp. Sidik / 104/VIII/2019/NTB/Res Bima Kota, tanggal 26 Agustus 2019.

Berdasarkan surat pemanggilan polisi tersebut memicu amarah ratusan aktivis  dan masyarakat Bima karena mereka meniliai Pemerintah lebih memperhatikan pagar Kantor Camat dari pada  mengusir tambang pasir besi. 

Menurut Mahyudin selaku tokoh pemuda Bima, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kecamatan Wera yang lebih perduli terhadap pagar kantornya dari pada mengusir tambang pasir besi yang sudah jelas-jelas merusak alam tersebut. Apa lagi tambang tersebut berjarak hanya beberapa kilo meter dari Gunung Sangiang Api. Dan semenjak tambang itu aktif menggarap pasir besi yang ada di Kecamatan Wera, Gunung Sangiang sudah ratusan kali melepas abu vulkanik di udara. 

Mahyudin menambahkan, jika Pemerintah Kecamatan Wera masih bersih tegas untuk melindungi keberadaan tambang tersebut dengan mengalihkan isu pengrusakan,  maka warga bersama suluruh mahasiswa Bima dan masyarakat akan turun aksi besar-besar di Kantor Bupati Bima demi menyelamatkan alam.

"Intinya PT JMK sebagai pengelola tambang pasir besi  di Kecamatan Wera harus angkat kaki, karena kami tidak ingin binasa akan dampak tambang pasir besi," demikian tutupnya . 

Penyampaian Mahyudin sebagai salah satu tokoh pemuda Bima ini mewakili pemuda dan masyarakat yang kecewa akan sikap pemerintah yang seakan tutup mata akan dampak tambang pasir besi. 

Dan sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan tanggapan terkait tambang pasir besi dan seorang aktivis yang dilaporkan kepada pihak kepolisian.(*/di)