Presiden Joko Widodo

Jakarta, Detak Indonesia--Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna. Jokowi mengatakan, kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

"Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard Tiongkok menerobos teritorial Indonesia. Tiongkok mengklaim berhak atas Natuna. Tiongkok menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 Garis Putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.

Atas klaim Tiongkok itu, pemerintah mengambil langkah tegas. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (3/1/2020), mengatakan ada 4 sikap yang diambil Pemerintah RI terkait pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di Natuna.

Poin pertama, Retno menegaskan bahwa kapal ikan Tuongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) NKRI. Kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS).

Ketiga, RI mengingatkan Tiongkok adalah anggota UNCLOS 1982 sehingga Tiongkok harus menghormati hukum tersebut. Keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum internasional.(*/di)