Ketua Leadham: Kapolresta Pekanbaru 'Plin-plan'

Sabtu, 08 Februari 2020 - 19:47:43 WIB

Ketua Lembaga Advokasi HAM Internasional Jakarta DR (HC) Ir Rismauli Sihotang (kiri) dan Penasihat Hukum Ulrikus Laja SH (kanan).

Pekanbaru, Detak Indonesia--Sekelompok preman yang berlagak aparat memprovokasi rekan-rekannya menggagalkan pemasangan plang ahli waris selaku pemilik lahan Teras Kayu Resto di Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (4/2/2020).

Plang itu saat akan dipasang di lahan Jalan Sudirman berani-beraninya dicegah sekelompok preman dan para preman bayaran mencampakkan plang itu ke luar lahan di Teras Kayu Resto Jalan Sudirman Pekanbaru. Lebih bagak dibanding aparat.

Ketua Lembaga Advokasi HAM Internasional (Leadham) Jakarta DR (HC) Ir Rismauli Sihotang dan Penasihat Hukum Ulrikus Laja SH menanggapi kejadian ini menilai para preman lebih berkuasa dibanding petugas polisi dari Polresta Pekanbaru padahal kata Rismauli pihaknya sudah mendapat Sprint Kapolresta Pekambaru AKBP Nandang Mu'min Wijaya akan mendapat pengamanan di lapangan.

Pria tak dikenal paling kanan bertopi biru muda berlagak aparat memprovokasi rekan-rekannya di parkiran Teras Kayu Resto Sudirman Pekanbaru Selasa malam (4/2/2020) sehingga tertunda pemasangan plang.

"Kenyataannya tak ada pengamanan dari Polresta Pekanbaru pada Sprint Kapolresta Pekanbaru Pak AKBP Nandang sudah ada. Pak Kapolres plin-plan," kata Rismauli.

Menurut Rismauli, suratnya sudah disampaikan ke Kapolresta Pekanbaru sesuai pembicaraan kemarin. Ada tanda terima. Kapolreata Pekanbaru kata Risma lagi menyatakan silahkan bu.

Malah kata Risma dia sudah di TKP untuk pemasangan plang. Pak Kapolsek (Bukitraya) mengatakan sedang nelpon solo anggota Mery Gunarti.

Risma menyampaikan lagi kondisi di lapangan kepada AKBP Nandang, ijin melaporkan kami sudah di TKP. Namun anak anak kita mau menggali di halang halangi oleh anak anak preman ijin mohon petunjuk

Preman bertopi biru muda mengancam dan menggagalkan pemasangan plang ahli waris di parkiran depan Teras Kayu Resto Jalan Sudirman Pekanbaru

Jawaban Kapolresta Pekanbaru AKBP Nandang Mu'min Wijaya via WA kepada Rismauli Baik bu, nanti saya coba koordinasi dengan anggota yang di lapangan

Dijawan Rismauli siap dari tadi preman 25 orang komandan dan info di lapangan basisnya ada di belakang resto ini.

Izin petunjuk atas dasar surat permohonan kita kemarin komandan. Izin koordinasi komandan, bagaimana ini hal pemasangan plang, sampai hari ini. Izin arahan atas dan petunjuk komandan. Bagaimana pertanggung jawaban sprint yang bapak komandan turunkan ke Kapolsek (Bukitraya) sebagai yang punya wilayah komandan.

Surat sprint yang abang keluarkan atas dasar surat permohonan kami tanggal 06 Februari tahun 2020 itu kan mewakili negara komandan, koq bisa tidak dapat dilaksanakan komandan.

Perang mulut nyaris bentrok antara penyewa Teras Kayu Resto Pekanbaru Lina dan Haris serta puluhan premannya versus kuasa ahli waris pemilik lahan tanpa pengamanan Polresta Pekanbaru di TKP pemasangan plang

Rismauli menyampaikan lagi ke Kapolresta Pekanbaru, bapak komandan dicarikan agar tidak ada terjadi negosiasi dan kekerasan di lapangan. Kami mohon kami dilindungi, izin kami diberikan solusi agar tidak terjadi kekerasan di lapangan ketika kita memasang plang di lapangan komandan.

Izin bang petunjuk, siapakah yang bertanggung jawab kalau terjadi korban terhadap pemasangan plang ini komandan.

Jawaban Kapolresta Pekanbaru, Mohon maaf bu, saya harus netral, kita sudah coba mengamankan
Pelaksanaan Pam tapi pihak kayu resto juga menjaga lokasi lahannya karena merasa ada hak atas lahan tersebut jadi sebaiknya ditunda dulu bu sampai ada hasil penyidikan dari Bareskrim dan atau penyidik yg menangani kasus ibu bisa menjelaskan kepada kami pembuktian hukumnya dan bersama pihak winda /Penasehat hukumnya melaksanaakan penyitaan apabila terbukti dalam penguasaan tanah tersebut.

Dijawab Rismauli mereka bisa bawa preman tetapi kami komandan dengan berkali kali mengingatkan harus steril tidak ada ormas, tidak ada preman, tidak boleh bawa ada orang dalam bentuk apapun. Justeru ini tidak netral dan terkesan memihak.

"Kita sangat menyayangkan sprint yang dikeluarkan oleh institusi penegak hukum dalam hal ini institusi Polresta di Pekanbaru yang notabene mewakili negara mandul alias tidak dapat dilaksanakan terkesan adanya berat sebelah terhapad pengusaha alias pemilik uang," kata Rismauli.

Ditegaskan Rismauli lagi, izin Pak just reminding, Pak Kapolres harus hadir mewakili negara jika ada warga masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Kenapa seperti superbody dan kebal hukum dan terkesan sangat ditakuti di daerah ini sehingga sprint bapak Kapolres tidak dapat di realisasikan.

Salah satu tugas Polri adalah melindungi, mangayomi dan melayani masyarakat jadi kalau ada yang mengadu harus dilayani, apalgi sudah keluar Sprint. Dalam hal ini Bapak Komandan sebagai Kapolres harus bersikap tidak memihak, jika perlu mencarikan solusi sehingga masalah cepat selesai terhindar dari kekerasan dalam rangka Harkamtibmas.

Sudah sangat seharusnya seorang Kapolres sebagai pimpinan yang punya teritorial tidak boleh melakukan pembiaran terhadap praktik premanisme yang terjadi oleh pihak Mery Gunarti dan Salikun Djono walau mereka masyarakat pelaku usaha yang punya duit banyak dan dengan gampang tanpa hambatan untuk tidak mengindahkan syarat yang Bapak Komandan sampaikan untuk tidak boleh ada preman, ormas dan lain lain.

Namun harus bijak dan berhikmat dalam menyelesaikan masalah kesemena-menaan tindakan melawan hukum oleh kelompok masyarakat kapitalis dan borjuis terhadap rakyat kecil yang seolah tidak punya tempat dan hak dalam mencari keadilan yang sudah diborong oleh kelompok borjuis si kapitalis alias pelaku usaha alias orang kaya.

SEMOGA HATI NURANI DAN TUPOKSI POLRI DAPAT MEMBUKA MATA HATI KOMANDAN DALAM MENYIKAPI INI SEMUA JANGAN ADA UNSUR TEBANG PILIH DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PILIH KASIH DALAM MEMBERIKAN PENGAYOMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SELURUH WARGA GUNA MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN TIDAK TAKUT PADA PRAKTIK PREMANISME YANG SEDANG TERJADI PADA KAMI MEWAKILI KLIEN KAMI NY. NANI DAN WINDA BB. SEBAGAI AHLI WARIS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN PEKANBARU.

Izin komandan kalau dalam hal ini negara absen yang diwakili oleh Bapak Kapolres, maka kami sebagai masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum yang sama asas equals before law, maka kami dapat melaporkan masalah ini karena diperlakukan secara tidak adil dan sepihak dan tidak ada di beri ruang hak konstitusi sebagaimana amanat UU, SEMUA WARGA NEGARA MEMPUNYA HAK YANG SAMA DI REPUBLIK TERCINTA INI,DAN PEMILIK WILAYAH TERITORIAL TIDAK MAMPU MELAKUKAN kendali di lapangan guna tercapainya sistem Kamtibmas di tengah masyarakat dengan mengangkangi promoter POLRI yang selalu juga semangat yang selalu dihidupkan oleh pimpinan kepolisian tertinggi di NKRI ini yang selalu digaungkan oleh Bapak Jenderal IDHAM AZIZ.

Izin komandan, kata Rismauli lagi, terkait semua hal di atas kami terus dan akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dari voice of voiceless  dan kebijakan serta solusi bagi si rakyat kecil dari bapak Kapolres untuk tindak lanjut terkait permohonan pengamanan dalam rangka menyalurkan hak konstitusi yang kami juga berhak atasnya, salam keadilan yang berperikemanusiaan.

Kapolresta Pekanbaru AKBP Nandang Mu'min Wijaya yang dikonfirmasi Detak Indonesia.co.id Sabtu sore hingga malam tadi (8/2/2020) via whatsappnya terkait kekecewaan Ketua Leadham.Jakarta Rismauli Sihotang tak mendapatkan pengamanan tersebut, Kapolresta Pekanbaru belum juga memberi jawabannya atas konfirmasi ini.(*/azf)