Foto istimewa/internet

Pekanbaru, Detak Indonesia--Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar merasa khawatir melihat munculnya hotspot (titik panas) yang tersebar di beberapa daerah di Riau, sehingga minta perusahaan dapat ikut serta untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Kemudian Pemprov Riau  kehilangan potensi pendapatan hingga Rp107 triliun per tahun. Hal itu akibat hamparan perkebunan sawit tanpa izin yang mencapai 1,4 juta hektare di Bumi Lancang Kuning tersebut. Sementara APBD Riau 2020 hanya Rp14 triliun. Jadi ini hendaknya jadi tugas utama Pemprov Riau untuk mengejar dana Rp107 triliun itu untuk menambah APBD Riau. Dan nantinya dapat dialokasikan anggaran untuk Karhutla.

Data dari Gubernur Riau Syamsuar ada 2,4 juta hektare lebih kebun sawit di Riau. Tapi  yang bayar pajak 1,19 juta hektare. Satu juta hektare lagi belum bayar pajak.

"Menurut data dari BMKG, memang ada terpantau sebanyak 43 hotspot yang tersebar di beberapa daerah di Riau. Dan hotspot terbanyak terdapat di Kecamatan Rangsang Kepulauan Meranti," ungkap Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kamis (27/2/2020) siang.

Ia terus mengamati hotspot dan kebakaran yang terjadi di Rangsang ini diakibatkan oleh angin yang cukup kencang, sehingga kebakaran yang terjadi pun semakin meluas.

"Sesuai permintaan tadi, saya juga telah mengirimkan bantuan dari sini berupa alat pemadam kebakaran untuk dapat segera memadamkan api di sana," terangnya. 

Gubri juga telah meminta bantuan ke perusahaan yang ada di Riau untuk dapat melakukan water boombing secepatnya. 

"Sehingga 43 hotspot yang terdeteksi oleh BMKG tersebut dapat dipadamkan semuanya," jelasnya.

"Untuk TMC dan bantuan dari BNPB sendiri belum ada. Yang jelas kita sama - sama berharap, semoga lahan yang terjadi kebakaran tersebut bisa cepat diatasi dan apinya tidak merembet kemana - mana," ujar Gubri berharap.

Menanggapi sudah timbulnya titik hotspot dan perlunya terlibat perusahaan untuk aktif menyalurkan bantuannya itu kalangan aktivis lingkungan hidup di Riau menyoroti terus terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah. 

"Kita prihatin akibat meluasnya kebakaran hutan dan lahan ke kawasan gambut di Riau," sebut Ir Ganda Mora MSi dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARAJP).

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kebakaran hutan dan lahan di daerah diduga dilakukan oknum pengusaha dengan membayar buruh tani. Karhutla di berbagai kabupaten di Riau diduga sengaja dilakukan oknum-oknum pengusaha.

Pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan areal perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan dengan membayar buruh tani.

"Kalangan perusahaan yang bermodal besar wajib membantu atasi Karhutla di Riau untuk membuktikan pengusaha peduli lingkungan," ungkapnya.

Ganda juga mengaku sangat prihatin melihat masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Riau. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut.

"Jadi kalau sudah terjadi seperti itu kami lihat perusahaan juga harus bisa menunjukan peran sertanya yang sangat penting terkait dengan penanganan Karhutla karena ini berkaitan dengan keselamatan orang banyak," terangnya. (*/rls)