Jika Sekda dan OPD Tak Becus Diganti Saja

Rabu, 27 Mei 2020 - 20:58:15 WIB

Sejumlah tokoh di Kabupaten Kampar Riau mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal penanganan corona virus disease 19 (Covid-19). (Syailan Yusuf/DetakIndonesia.co.id)

Bangkinang, Detak Indonesia--Sejumlah tokoh di Kabupaten Kampar Riau mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal penanganan corona virus disease 19 (Covid-19). Sekretaris Daerah (Sekda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak becus diganti saja.

Mantan Ketua Gapensi Kampar, Syamsurijal sangat menyayangkan Bantuan Keuangan (Bankeu) percepatan penanganan Covid-19 untuk Kabupaten Kampar dari Pemerintah Provinsi Riau yang sangat kecil.

"Masa hanya dibantu Rp6,2 milyar. Ini menandakan kurangnya koordinasi dengan pihak Pemprov Riau," ucapnya, Rabu (27/5/2020).

"Atau, hal ini justru kelalaian dari Pemkab Kampar itu sendiri," tambahnya.

Harusnya, Pemprov Riau lebih perhatian, karena untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kabupaten Kampar belum siap.

Di sisi lain, Ia menilai, di bawah kepemimpinan H Catur Sugeng Susanto, arah pembangunan Kampar semakin tidak jelas.

"Plus minus pasti ada, namun jangan terlalu banyak minusnya terutama dalam hal kepentingan orang banyak," tuturnya.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Kampar, Riau Irfan Dailami meminta agar Bupati Kampar mengevaluasi sejumlah pejabat yang terlibat dalam hal pengusulan anggaran Bankeu Pemprov Riau.

"Kita minta agar Bupati Kampar mengganti para pejabat yang terlibat dalam pengusulan anggaran Bankeu dari Pemprov Riau tersebut," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan, planning solusi penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat dampak Covid-19. 

"Apakah Pemkab Kampar telah memikirkan hal ini?" tanyanya.

Sementara, Rinaldi alias Ujang Kawek meminta agar Pemkab Kampar menyegerakan program kegiatan padat karya yang melibatkan banyak orang.

"Kita minta program kegiatan padat karya disegerakan, karena banyak kemaslahatan banyak orang," pintanya.

"Mobile anggaran atau mesin anggaran itu Sekda Kampar, jika tak becus, lebih baik Sekda diganti saja," pungkasnya. (Syailan Yusuf)