Pencegahan Karhutla Tanpa Pontang-panting, Ini Instruksinya

Kamis, 25 Juni 2020 - 18:02:16 WIB

Jakarta, Detak Indonesia--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Jokowi memberikan sejumlah instruksi penting. Rapat terbatas itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

Pejabat yang menghadiri rapat terbatas antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jokowi memerintahkan agar segera dilakukan pemadaman jika ditemukan titik api kecil. Selain itu, Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.
Pada ratas tersebut Presiden mengintruksikan pencegahan Karhutla tanpa pontang-panting untuk itu Presiden Jokowi meminta pengawasan sampai ke struktur desa.

“Gunakan babinsa, bhabinkamtibnas, kepala desa, karena api kalau masih kecil bisa kita selesaikan akan lebih efektif, lebih efisien, daripada sudah membesar baru kita pontang-panting," ujar Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). 

Jokowi juga meminta kepala daerah, pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jokowi mengatakan 17 persen wilayah Indonesia memasuki kemarau bulan April, 38 persen di bulan Mei, 27 persen bulan Juni, dan ada juga di bulan Agustus. 

Selain pelibatan aparat, Jokowi berpesan untuk mengoptimalkan teknologi.

"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard dan saya lihat kemarin di Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung, itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira, kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu. Saya kira pengawasan akan lebih mudah," ujar Jokowi.

Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.

"Kita tahu bahwa 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi.

Menanggapi Intruksi Presiden Jokowi perihal Karhutla ini, Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Nahdatul Ulama Peduli COVID-19 (PB GNP COVID-19), T Rusli Ahmad, mengatakan semua warga negara wajib mengindahkan instruksi Presiden Jokowi, di saat situasi masih pada tahap Mitigasi dan Dampak Covid-19.

"Kita tidak boleh lengah akan potensi Karhutla khususnya di lokasi rawan karhutla, semuanya harus paduserasi dan menurut saya ini bagian dari Bela Negara, wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia mengindahkan Instruksi Presiden terkait Karhutla ini. Dan saya setuju tindakan tegas Aparat Hukum kepada oknum pembakar lahan jika ditemukan ada niat atau kelalaiannya, harus ada tindakan efek jera," ujar Rusli Ahmad yang juga Dewan Pembina DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) di Jakarta Ketika dihubungi melalui seluler.

Sikap tanggap dari Petani Sawit Indonesia menanggapi antisipasi Karhutla sebagaimana disampaikan oleh Presiden pada Ratas, DPP APKASINDO (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), telah mangadakan rapat Internal (Ranal) secara virtual khusus membahas antisipasi Karhutla.

Dalam rapat tersebut diikuti 9 DPW Apkasindo yang dianggap provinasi rawan Karhutla dari 22 provinsi DPW Apkasindo seluruh Indonesia. Rapat virtual tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Ir Gulat Manurung MP C APO. 

'’Kami meneruskan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, dan kami sejak dini sudah mengantisipasi melalui arahan teknis kepada seluruh Ketua-ketua DPW Apkasindo supaya mengantisipasi sejak dini dan berkoordinasi dengan aparat Polri, TNI dan Pemda setempat, alarm sudah kita bunyikan, semua harus bahu membahu,” ujar Gulat ketika dijumpai di kantor Perwakilan DPP Apkasindo di Pekanbaru.

Awal tahun lalu beberapa DPW yang rawan karhutla sudah membentuk Satgas Karhutla dan saat ini diingatkan kembali, kesigapan Apkasindo membuahkan hasil, di mana tidak satupun lahan petani APKASINDO yang terbakar pada periode Januari-Maret lalu, padahal saat itu kemarau sangat berpotensi memunculkan titik api.

"Asumsi yang selalu diarahkan ke petani sawit jika ada Karhutla harus kita hapus, itu cerita 25 tahun lalu, kita harus hijrah, move on, kita sudah bertekat untuk itu dan mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan ini sesuai dengan motto petani sawit Indonesia, Petani Sawit SETARA," kata Gulat. 

Melihat sudah sangat tegasnya Pemerintah dan aparat hukum, rasanya tidak mungkin lagi ada yang nekat melakukan pembakaran lahan ketika membuka kebun. 

"Menurut analisa saya masih adanya titik api di beberapa daerah cenderung akibat ketidaksengajaan, seperti tahun 2019 lalu, dari beberapa kasus yang sudah dinaikkan ke ranah hukum adalah tanah yang sudah ada tanamannya (kebun sawit) dan HTI, mana mungkin pemilik kebun membakar kebun sawitnya. Hasil pengamatan dan survey kami di beberapa titik api rata-rata berada di lahan yang berhutan yang tidak ada sama sekali aktivitas perkebunan dan merembet ke perkebunan sawit dan jenis tanah yang terbakar tersebut adalah podzolik merah kuning (PMK) atau yang sering kita sebut tanah liat," kata Gulat.

Pada 10 tahun terakhir  Apkasindo belum pernah mencatat kebakaran lahan di kebun sawit yang jenis tanahnya PMK, di 2019 yang lalu hal ini benar-benar terjadi.

"Dan kami melihat ini suatu pergeseran yang serius. Patut diduga ada yang bermain untuk mengacaukan situasi, untuk itu kami Apkasindo meminta kepada semua Petani sawit untuk tanggap terhadap orang yang mencurigakan di daerah perkebunan sawit, terkhusus di areal perkebunan rakyat, segera lapor ke Polisi dan TNI. Jika ditemukan orang yang mempunyai gerak-girik yang mencurigakan supaya segera amankan dan berkoordinasi dengan aparat hukum," tambah Gulat. 

Dapat ditekannya kebakaran lahan dan hutan di 2019 dan 2020 awal yang lalu diakui sebagai berhasilnya program pencegahan sebagai antisipasi dan gerak cepatnya aparat TNI, POLRI, Tim BPBD, Relawan Karhutla serta Tim dari KLHK.

Antisipasi dan gerak cepat ini sangat dibantu Dashbord Lancang Kuning yang bermula diluncurkan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSi, dan atas instruksi Kapolri dan Panglima TNI, akhirnya Inovasi Kapolda Riau ini, menjadi menusantara di Polda-Polda dan Korem TNI khususnya daerah yang rawan karhutla. 

Aplikasi ini dapat di download di appstore atau playstore dan dimanapun berada bisa memonitor situasi Karhutla dan proses penangannya. Uniknya Dashbord Lancang Kuning ini juga digunakan untuk memonitor kejadian-kejadian terkait Covid-19. 

"Untuk itu kami Petani APKASINDO dan sangat mengapresiasi inovasi Kapolda Riau, Pak Agung Setia, melalui Dashboard Lancang Kuning," ujar Gulat yang juga merupakan Ketua Bravo-5 Provinsi Riau. 

Hal yang sama disampaikan juga oleh T Rusli Ahmad selaku Ketua PB GNP COVID-19, Dashboard Lancang Kuning adalah simbol semangat Indonesia melawan Karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan, patut diteladani oleh seluruh stakeholder untuk berkreasi dan berinovasi untuk Indonesia hebat.

"Karena begitu bermanfaatnya aplikasi Dashbord Lancang Kuning ini maka saya merekomendasikan kepada seluruh Petani Sawit APKASINDO yang tersebar di 117 kabupaten/kota dari 22 DPW Provinsi APKASINDO, untuk mendownload aplikasi ini. Karena kita Petani juga harus menjadi perpanjangan tangan untuk melaporkan situasi karhutla baik sebagai tindakan pencegahan maupun penanganan karhutla, khususnya jika ada gerak-gerik yang mencurigakan di lapangan. Aplikasi ini sangat canggih karena dilengkapi dengan peta satelit ter-update dan koordinat tempat di mana kita melaporkan kejadian Karhutla," ujar Gulat.(*/rls)