Forum Kota (Forkot) Bangkinang Kampar Riau melancarkan aksi demo di DPRD Kampar minta Bupati Kampar pecat Kadis PUPR Kampar dipecat. (Syailan Yusuf/DetakIndonesia.co.id)

Bangkinang, Detak Indonesia--Forum Kota (Forkot) Bangkinang Kampar minta agar Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH memecat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kampar.

Menurut koordinator aksi, Andri Kurniawan, hampir 3 tahun menjabat, Kadis PUPR hanya membuat dan mempertontonkan kegagalan. Padahal program 3i yakni, Infrastruktur Industri dan Investasi merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.

"Kadis PUPR adalah penentu dan tolak ukur keberhasilan dalam bidang infrastruktur, apa yang ia perbuat selama ini?," ujarnya saat melakukan aksi di kantor DPRD Kampar, Senin (6/7/2020).

<!--pagebreak-->

Terbukti, Kadis PUPR tidak mampu mempertahankan dan melaksanakan pembangunan kantor delapan lantai, diduga banyak pengerjaan proyek jembatan yang terbengkalai, diduga akibat kelalaian tidak menutup lubang drainase di Jalan Sudirman Bangkinang Kota, menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

Selanjutnya, diduga akibat kelalaian membiarkan banyaknya jalan berlobang-lobang sehingga menyebabkan warga kecelakaan, pada tahun 2019 banyak pengerjaan pembangunan proyek molor ini membuktikan tidak becus dalam bekerja dan diduga ditengah kondisi Covid-19 tetap melaksanakan lelang proyek 'siluman' senilai Rp85 miliar.

Berkaca dengan kondisi ini, demi terwujudnya visi misi (3i) Bupati Kampar untuk percepatan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kami dari Forkot menuntut kepada Bupati Kampar untuk memecat Kadis PUPR Kampar.

<!--pagebreak-->

Selanjutnya, meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan proyek 'siluman' senilai Rp85 miliar.

"Jika tuntutan kami tidak diindahkan dalam waktu 2x24 jam, maka kami akan melakukan aksi lebih besar," ucapnya.

Kadis PUPR Kampar, Afdal ST MT, didampingi Kadis Kominfo dan Kasatpol PP Kampar yang menghadiri rapat paripurna DPRD Kampar agenda penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kampar 2019 merasa terusik.

<!--pagebreak-->

Ia mendatangi massa aksi di depan gedung DPRD Kampar dan mencoba menjelaskan kepada massa aksi. Namun penjelasan tidak diterima dan sempat terjadi kericuhan.

Kepada awak media, Afdal mengatakan, bahwa dirinya tidak gila akan jabatan. Jabatan yang saat ini diemban merupakan amanah dari Bupati Kampar.

"APBD Kampar telah dibahas cukup alot di DPRD Kampar item per item dan diusulkan ke pemerintah Provinsi Riau untuk diverifikasi, kok dikatakan proyek 'siluman', jangan asal bicara," ujarnya tak terima. 

Terkait dengan dugaan proyek 'siluman' senilai Rp85 miliar, Afdal menilai hal itu tidak berdasar, sebab anggaran sudah melalui proses yang panjang di DPRD. "Silahkan tanyakan langsung ke DPRD," ujar Afdal. (lan)