Ratusan warga Jandi Meriah Datangi Kantor DPRD Karo, mereka meminta agar Kepala Desa dicopot dari jabatannya. (Saritua Manalu/Detak Indonesia.co.id)

Kabanjahe, Detak Indonesia--Ratusan warga Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, Sumut. mendatangi Gedung DPRD Karo Senin (27/7/2020).

Kedatangan itu untuk menyampaikan keluh kesah dan juga ketidakpercayaan mereka lagi terhadap Kepala Desa Jandi Meriah.

Salah seorang perwakilan warga desa, Jainal Bangun, mengatakan selama dalam rapat Pemerintah Desa (Pemdes), Kades Jandi Meriah, Gunawan Peranginangin, tidak lagi memihak kepada masyarakatnya.

Artinya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak terbuka dan tidak transparan terhadap warganya terkait penanganan Covid-19, atas 145 kepala keluarga (KK) penerima BLT-DD yang terdata, dalam penandatanganan penerima dari jumlah tersebut, ada 10 kepala keluarga tidak menandatangani penerimaan BLT-DD tersebut sehingga pembagian BLT-DD tidak jadi dibagikan,” jelasnya di hadapan anggota DPRD Karo saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Kantor DPRD Karo.

Dilanjutkannya kembali, apa lagi Kepala Desa tidak berpihak kepada rakyatnya, terkait pertanahan yang menurut pihak BPN biaya pengukuran secara resmi (membuat patok batas tanah) hanya sebesar Rp250,000, tapi yang diminta pemerintahan Desa Jandi Meriah sebesar  Rp400.000.

"Jadi kami hadir ke kantor DPRD ini untuk mengusulkan dan meminta agar kepala desa Jandi Meriah segera di copot,” tambah nya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, setelah menerima kedatangan dan mendengarkan keluh kesah warga tersebut mengatakan, semua ada undang undangnya, ada regulasi yang mengaturnya, sehingga anggota DPRD Karo hanya bisa memfasilitasi sebagai mediator terkait pembahasan yang dilakukan saat ini

"Kami tidak berhak memutuskan untuk memberhentikan Kepala Desa. Hanya saja kami tetap memberikan solusi  terbaik dengan membahas bersama Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas terkait, jadi  besok kita akan langsung gelar rapat kembali bersama pihak pihak yang terkait dalam kaitan hal pemerintahan desa,” tambah Ketua DPRD tersebut. (Stm)