Proyek Duri Islamic Center (DIC) Bengkalis Riau Rp38 Miliar bermasalah dipertanyakan. (ist)

Bengkalis, Detak Indonesia--Proyek Duri Islamic Center (DIC) diawasi ketat dalam pelaksanaannya guna tidak terjadi  indikasi permainan perusahaan yang menang lelang. 

“Ini proyek besar dan prestisius. Akan jadi ikon Kota Duri Kecamatan Mandau dan Kabupaten Bengkalis, Riau. Ini didanai dengan uang rakyat. Tahap awal saja dianggarkan Rp38 miliar lebih. Harus diawasi secara ketat. Baik oleh instansi terkait di jajaran pemkab, anggota DPRD, maupun masyarakat banyak,” ujar Simamora, Anggota Dewan Syuro FPI Riau pada wartawan di Duri, Bengkalis. 

Simamora mengingatkan kontraktor proyek yang memenangkan lelang agar dapat bekerja sesuai KAK, RAB dan patuh pada petunjuk saat asistensi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Hendri alias Along (tanda panah kiri)

“Kami berharap sangat agar kontraktor tak asal membangun. Harus betul-betul sesuai KAK, RAB dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jangan ada pengurangan bahan. Jangan hanya cari untung. Ini untuk masyarakat banyak dan akan jadi ikon Kota Duri kelak. Kita juga tak ingin proyek ini jadi ajang korupsi dan kolusi,” ia mengingatkan.

Menurutnya, awal pembangunan pondasi DIC sudah muncul riak-riak, masalah tak sedap. Terutama tentang tiang pancang pondasi yang sempat diributkan beberapa pihak. 

“Awalnya, rekanan akan memakai tiang pancang buatan sendiri. Bukan hasil pabrikasi. Akibatnya kena komplain. Karena ini bukan proyek main-main dan pondasinya sangat menentukan, harus hasil pabrikasi yang memiliki lisensi,” tegasnya.

Sementara, Tommy FM salah satu pemerhati lingkungan menduga adanya kecurangan dalam proyek Duri Islamic Center (DIC). Tommy melihat adanya indikasi permainan perusahaan yang menawar tender 1. 

“Harusnya perusahaan lain diberi kesempatan untuk menawar oleh Dinas PU Bengkalis, Riau. Jangan hanya 1 saja,” kata Tommy.

Tommy juga menyayangkan adanya petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar perusahaan yang mengerjakan proyek sebelumnya mengembalikan uang Rp1,8 Miliar karena diduga tidak sesuai progress. 

“Proyek itu dikerjakan orang yang sama, diindikasikan dikerjakan oleh seseorang yang disebut-sebut namanya Hendri Along juga. Saya akan konfirmasi ke Pak Along, apa benar dia yang mengerjakan,” kata dia.

“Ada juga isunya konsultan perencana dan konsultan pengawas sudah 'sebahat' dengan pemenang tender, kami sebagai masyarakat meminta agar pejabat jangan mau diatur-atur kontraktor,” kata Tommy.

Hendri Along, yang disebut-sebut selaku pemenang tender proyek DIC melalui stafnya yang tak mau disebutkan namanya menyebutkan, proyek itu masih dikerjakan dan Staf Hendri membantah kalau ada terjadi kecurangan. 

"Proyek DIC tahun 2019 itu sebelumnya ditender dan ditawar banyak rekanan, tidak hanya satu perusahaan," sebut Staf Hendri menjawab melalui WA nya. 

Namun sejauh ini pihak kontraktor Hendri Along belum menjawab tentang kebenaran adanya indikasi monopoli proyek DIC tahun 2020 ini dimana disebut-sebut ada temuan BPK adanya pengembalikan uang ke negara sebesar Rp1,8 M, namun dari temuan itu, dugaannya baru dikembalikan dibayar Rp100 juta. 

Begitupun tentang pembangunan tanki PDAM di Duri diduga miring, tidak pernah dilakukan comisioning test. Ada juga dugaan tidak pernah dilakukan pada pelaksanaan pembangunan tanki PDAM yang bersumber APBD Bengkalis 2016 itu. Tommy FM minta kontraktor dapat menjelaskan tentang pengerjaan proyek baik pipa inlet dan onlet dimana dugaan kita pembangunan tanki konstruksi pondasinya tidak sesuai sehingga tanki PDAM miring.

Sementara kontaktor proyek Duri Islamic Center  (DIC) Hendri Along yang disebut sebut Bapak Pembangunan Bengkailis yang dihubungi via ponselnya 081276826xxx mengaku bukan Hendri Along, tapi mengaku bernama Gopal. Seperti diberitakan media baru-baru ini rumah kontraktor Hendri Along pernah didemo olehbsejumlah massa Himpunan Muda Pembawa Pembawa Pembaharuan (HMPP) Riau yang menggelar aksibdamai di depan gedung Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru 3 Juli 2020 mendukung KPK menuntaskan kasus korupsi di Bengkalis.

Pada saat itu Korlap Aksi Almuji M Zein minta Kejari, Kejati, dan Polda Riau pengusutan dugaan korupsi hingga berakhir KPK RI menggeledah rumah Hendri alias Along. Namun Bapak Pembangunan Bengkalis ini (Hendri/Along) sampai sekarang tidak dilakukan pemeriksaan terkait kasus-kasus dugaan korupsi di Bengkalis.

Almuji M Zein dalam orasinya minta KPK mengusut dana Rp1,9 miliar terkiat korupsi proyek multiyears jalan Batupanjang-Pangkalannyirih Kecamatan Rupat Bengkalis 2013-2015.

HMPP ini juga mendesak KPK lakukan pengusutan uang Rp1,9 miliar tersebut. Sementara Boy Anas Koordinator Wilayah Duri mempertanyakan siapa oknum anggota DPRD Bengkalis yang minta jatah proyek DIC tersebut.

Boy Anas kepada media minta anggota dewan Bengkalis harus melakukan pengawasan terhadap proyek senilai Rp38 miliar. Boy Anas mengharapkan seluruh elemen masyarakat bisa mengawal pembangunan DIC agar kualitasnya terjaga dan bisa jadi ikon wisata religi Kota Duri.(*/di/azf)