Foto ist

Rengat, Detak Indonesia---Dari ratusan sekolah di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau sebanyak 95 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijabat oleh Kepala sekolah (Kepsek) Pelaksana tugas (Plt), begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di Inhu sudah 3,5 tahun kosong, hanya dijabat oleh Plt.

Demikian kata anggota Komisi IV DPRD Inhu Suharto SH kepada wartawan Senin (5/10/2020) di ruang kerjanya.

"Ada apa dengan dunia pendidikan di Inhu, kenapa terlalu lama sebuah lembaga pendidikan Negeri dijabat oleh seorang Plt?," kata Suharto politisi PPP DPRD Inhu ini penuh tanda tanya.

Menurut Suharto, lamanya sebuah sekolah dijabat oleh Kepsek Plt, sudah bisa dimasukkan dalam zona "hitam" terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Inhu, dan harus menjadi perhatian khusus terhadap semua pihak. 

"Dinas Pendidikan Inhu saja sudah 3,5 tahun dijabat oleh seorang Plt, setiap ada pelantikan pejabat di Inhu selalu saja dikosongkan jabatan kepala Disdikbud Inhu," ujar Suharto miris.

Tidak adanya 95 pejabat yang menjabat definitif untuk sekolah SD dan SMP di ketahui oleh DPRD, setelah dibongkar oleh Plt Kadisdikbut Inhu Ibrahim Alimin. 

"Ibrahim Alimin Plt Kadisdikbud Inhu sudah masuk 6 bulan, Plt hanya boleh perpanjangan satu kali, saya hitung selama ini sudah ada 6 orang yang menjabat Plt di Disdikbud Inhu," ucap Suharto.

Ibrahim Alimin merupakan kepala pejabat definitif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan keilmuan kesehatan masyarakat memiliki gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dan pendidikan strata dua Master of Publik health (MPh), dalam bahasa Indonesia Master Kesehatan Masyarakat.

"Kepada saya Ibrahim Alimin juga mengatakan, saat ini ada 12 orang menjabat pada kepala OPD dijabat Plt," ujar Suharto menirukan uangkapan Ibrahim Alimin.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi IV DPRD Inhu yang masih dijabat Plt, ujar Suharto selain 95 sekolah dan Disdikbud dijabat Plt yang lain di antaranya, Dispora, Kesra, Dinsos, sedangkan OPD lain yang diketahui masih dijabat Plt di antaranya Kepala Dinas PU-PR, Kepala PMD, Kepala Dinas Perkim, Asisten I dan II serta staf ahli juga kosong.

Semantara itu Wakil Ketua DPRD Inhu, H Suwardi Ritonga SE menyampaikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus tanggap dengan kondisi kekosongan sejumlah jabatan pada OPD starategis. 

"Presiden saja tidak berani mengosongkan 34 kabinet, Bupati Inhu Yopi hebat juga bisa mengosongkan 12 OPD, dan hanya dijabat Plt," kata Suhardi Ritonga politisi Partai Gerindra Inhu Riau ini. (*/di)