Foto ist

Jakarta, Detak Indonesia--Lembaga Melayu Riau (LMR) menolak bagi hasil Blok Rokan dimana Riau hanya dapat 10 persen sementara Pemerintah Pusat dapat 90 persen sesuai Permendagri No 31/2019

Hal ini ditegaskan Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) H Darmawi Zalik Aris, Kamis (3/12/2020).

"Saya sudah sampaikan keberatan Riau ini ke salah satu Deputy di Kementerian ESDM Jakarta Pusat. Kami masyarakat Riau meminta bagi hasil Blok Rokan itu 60 persen untuk Riau, 40 persen untuk Pemerintah Pusat," tegas Ketua LMR H Darmawi.

H Darmawi sejak dulu berjuang agar Chevron hengkang di Blok Rokan dan diambilalih Pertamina akhirnya pada 2021 berhasil diambilalih Pertamina.  Tapi sayangnya kata H Darmawi pembagian Riau kecil sekali. 

"Rakyat Riau sejak Chaltex bercokol di Riau puluhan tahun lalu, tidak dapat menikmati bagi hasil migas yang memuaskan sampai saat ini. Berharap di bawah Pemerintahan Jokowi, Riau mendapat lebih ternyata sama saja dengan Pemerintahan sebelumnya.  Riau selalu dianaktirikan. Sementara kesejahteraan rakyat Riau cukup menderita apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini. 

Rakyat kelaparan, LSM, wartawan berusaha membuka apotek hidup,  bertani menanam palawija, beternak ikan, dan lain-lain. Semua ini karena penghasilan berkurang, banyak yang kehilangan pekerjaan sampai PHK. Sementara Pemerintah Pusat menari-nari bahagia di tengah penderitaan rakyat Riau. Hal ini tentu tidak bisa diterima. 

"Jadi Blok Rokan yang berada di Kabupaten Rokanhilir Riau ini untuk siapa? Mampukah Datuk Syamsuar Gubernur Riau mensejahterakan masyarakat Riau atas SDA Blok Rokan Riau tersebut," tanya H Darmawi. 

Menurutnya, dilihat keberadaan blok tersebut berada di wilayah Provinsi Riau dan sudah semestinya masyarakat Riau punya lebih dari pembagian Pemerintah Pusat baik itu tenaga kerja lokal, Gubernur Riau harus dapat mengambil sikap karena Blok Rokan berada di rumah tumpah darah rakyat Riau. Gubri terlalu buka kran terhadap pusat mau jadi apa orang Riau ke depan nantinya. 

"Jika Gubernur Riau tak mampu dalam hal ini, lebih baik mundur saja tak ada gunanya dia pegang tampuk Pemerintahan di Riau, mundur..mundur... mundur Datuk Syamsuar," ujar H Darmawi yang pernah tampil di ILC TVOne masalah kabut asap di Riau tahun 2015 lalu

Pertamina Bakal Bor 200 Sumur 2021

Sementara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan PT Pertamina (Persero) akan mengebor 200 sumur pada 2021 setelah proses transisi Blok Rokan selesai dari Chevron ke Pertamina. 

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman beberapa waktu lalu mengatakan hingga saat ini, pihaknya secara intens berdisksusi dengan pihak Pertamina untuk menyiapkan proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

“Harapan kami begitu invest berjalan, maka Pertamina kami undang dalam waktu 1 tahun agar meneruskan sehingga Agustus itu mereka bisa mengebor minimal 10 rig sehingga 200 sumur pada akhir 2021 bisa tercapai,” ujarnya dalam paparannya kepada media, Jumat lalu (17/7/2020).

Fatar menegaskan hingga saat ini diskusi alih kelola Blok Rokan berjalan baik antara Chevron dan Pertamina dengan membentuk satu tim khusus.Pihak Chevron berkomitmen melanjutkan investasinya di Blok Rokan hingga masa transisi pada Agustus 2021 rampung.

Fatar memaparkan tahun 2020 ini diharapkan Chevron akan mendatangkan dua unit rig untuk mengebor 14 sumur dan tiga rig lagi pada 2021 untuk mengebor sebanyak 114 sumur.

“Kami masih melihat bahwa Chevron itu masih mau berinvesitasi sampai dengan berakhir,” jelas Fatar.

Sementara, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan terkait alih kelola Blok Rokan masih mengacu pada kontrak bagi hasil produksi dengan skema lama.

"Sesungguhnya kami mencari upaya-upaya untuk atasi dan mencegah dispute dalam dua hal ini dengan program-program yang disampaikan. Saya minta salah satunya audit dan hal lain terkait dengan angka program pascatambang tadi," kata Dwi. (azf)