Foto istimewa

Pekanbaru, Detak Indonesia--Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat Jakarta H Darmawi Zalik Aris menegaskan bahwa BUMD Provinsi Riau adalah milik orang Riau. Yang duduk di Dewan Direksi harus putera asli Riau tidak ada orang luar. Jika ini terjadi, Gubernur Riau Drs H Syamsuar harus bertanggungjawab.

"Kami tahu itu siapa orang luar Riau yang mau didudukkan di BUMD Provinsi Riau. Apa kita-kita mau dijajah oleh orang luar di Bumi Melayu, Gubernur Riau berfikirlah sedikit dan harus buka dirilah jangan dibodoh-bodohi oleh orang luar Riau tersebut. Mengucaplah Dt Syamsuar," kata Ketua LMR H Darmawi, Jumat (29/1/2021).

H Darmawi juga menyoroti Pertamina. Bahwa Pertamina kata H Darmawi telah melepaskan saham 35 persen ke Riau Petrolium dalam pengelolaan Blok Rokan 2021.

Pemprov Riau harus jeli dalam menentukan Direksi PT Riau Petrolium yang telah memiliki sertifikasi di bidang perminyakan (SKA). Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi harus melihat ke depan pemasukan PAD. Lembaga Melayu Riau (LMR) memandang perlu untuk mendudukkan Ir Yofie di Dewan Direksi sebagai Direktur Utama karena beliau sudah teruji di bidang perminyakan.

Di sisi lain seperti diberitakan, bahwa Panitia Seleksi (Pansel) komisaris dan direksi dua BUMD Riau tidak hadir dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Riau yang diagendakan Kamis (28/1/2021). Dua BUMD tersebut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).

Meski tidak dihadiri Tim Pansel, rapat tetap berlangsung dengan dihadiri Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Pemprov Riau dan Komisaris terpilih PT SPR, John Armedi Pinem.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Riau sudah mengirim surat panggilan terhadap Pansel Petinggi BUMD Riau untuk mempertanyakan kelayakan prosedur pemilihan Komisaris dan Direktur di dua BUMD itu.

Ketua Komisi III, Husaimi Hamidi menyayangkan prosedur seleksi yang dinilai tidak sesuai peraturan. 

"Kami akan kaji, kami akan undang. Betul apa tidak sesuai prosedur," ujarnya, Kamis (28/1/2021).

Menurut Husaimi, pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi agar menunda pelantikan Komisaris dan Direksi dua BUMD itu.

"Supaya DPRD Riau dapat mengevaluasi kembali, serta validasi data dan fakta," tambahnya. 

Husaimi juga menyatakan pihaknya kecewa atas ketidakhadiran Tim Pansel Kamis (28/1/2021). Padahal ini adalah agenda penting terkait dua perusahaan plat merah milik Pemprov Riau.

"Kalau ditanya kecewa, kami kecewa Pansel tidak datang. Cuma mungkin mereka ada kegiatan lain," jelasnya. (*/di)