Yofie Hendra

Pekanbaru, Detak Indonesia--Wilayah Kerja (WK) Rokan yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan dinilai masih memiliki potensi cadangan migas yang besar. 

Untuk itu diperlukan pemimpin di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Riau Petroleum yang bisa mensukseskan kelola blok tersebut sebagai salah satu langkah utama untuk bisa mensukeskan bagi daerah.  

“Memperhatikan potensi yang ada, maka WK Rokan akan tetap menjadi tulang punggung produksi migas nasional dalam kurun waktu yang lama, melalui lapangan existing, optimalisasi lapangan, optimalisasi metode waterflood, steamflood, serta chemical EOR. Jadi wilayah kerja ini juga akan menjadi andalan untuk mendukung target produksi 1 juta barrel di tahun 2030,” kata H Darmawi Zalik Aris SE, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR), Senin (1/2/2021).

Melihat peluang tersebut, SKK Migas berupaya agar masa transisi hingga tahun 2021 dapat berjalan lancar. Darmawi menilai untuk memimpin BUMD tersebut memiliki kriteria untuk direksi PT RP yang baru yaitu pertama memiliki sertifikat keahlian (SKA), sesorang calon juga pernah terjun ke lapangan dan menguasai berbagai program perminyakan. 

"Hal lain kriteria yang harus dipenuhi, yaitu mengerti perubahan paradigma di perminyakan. Yang diperlukan BUMD ini bisa berperan untuk capaian target produksi 1 juta barrel minyak per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. Untuk itu Yofie Hendra sangat memahami soal itu," kata Darmawi.

Potensi cadangan minyak dari WK Rokan diperkirakan masih mencapai 2 miliar barrel, tetapi sesuai dengan program Presiden Ri Joko Widodo tahun 2021 akan mengembalikan produksi 1 juta barel. 

"Upaya tersebut tidak hanya terkait transisi kegiatan operasi produksi. Dalam indentifikasi SKK Migas, ada tanah yang akan menjadi lokasi pemboran namun belum tersertifikasi sebagai milik CPI (Chevron Pacific Indonesia), ada pula tanah yang masih dimiliki masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kesiapan perizinan mutlak perlu dilalui, sebab peralatan pemboran akan terkendala jika tanah yang menjadi lokasi masih dikuasai pihak lain, ataupun status legalitasnya belum jelas. Sebagai upaya SKK Migas menangani hal tersebut, Didik menyampaikan pihaknya saat ini mendorong agar perizinan tetap melekat di operator yang lama. 

“Melalui ODSP (One Door Service Policy), SKK Migas bersama CPI akan menyelesaikan izin-izin yang masih terbengkalai, hal ini bertujuan agar saat menunggu operator baru masuk, kegiatan operasi tidak terhenti,” ucapnya.

Untuk itu menurut Darmawi, Yofie Hendra yang juga Ketua Asosiasi Migas Riau lulusan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR) ini memiliki pengalaman di bidang perminyakan yang mengerti betul.

"Jadi problem utamanya adalah pola pikir perusahaan Riau Petroleum nya yang perlu diubah oleh pemimpin baru untuk menjadi customer oriented," katanya. (*/di/azf)