DPRD Rohul gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses 2021 di DPRD Rohul.

Pasirpengaraian, Detak Indonesia--DPRD Rokanhulu, Riau menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses pada masa sidang ll 2021 yang diadakan di ruang rapat Paripurna DPRD Rohul Senin sore (26/04/2021).
 
Dalam penyampaian anggota DPRD Rohul terungkap bahwa dari pelaksanaan reses itu permintaan masyarakat masih didominasi tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan di tengah Covid-19.

Karena APBD terbatas, Pemkab Rohul akan memaksimalkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/CSR perusahaan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.

Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Rohul Masa Sidang II 2021 dipimpin langusng Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Wakil Ketua Nono Patria Pratama, Hardi Chandra, Andrizal, Plh Bupati Rohul H Abdul Haris SSos MSi, Forkompinda dan, Kepala OPD Rohul.

Dalam Rapat Paripurna itu perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) menyampaikan hasil reses sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dapil I disampaikan melalui Jubirnya Karneng Dimara Lubis, Dapil II melalui Jubirnya Mukhlizar SH, Dapil III melalui Jubirnya Murkhas dan Dapil IV Faizul Amd. 

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra saat dikonfirmasi mengatakan pelaksanaan reses itu merupakan sebuah hak dari anggota DPRD Rohul untuk turun ke Dapilnya masing masing menjumpai konstituennya dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Kemudian mampu terealisasi atau tidak dalam proses Pemerintahan melalui APBD ini sesuai dengan kemampuan keuangan. Selagi kemampuan keuangan itu ada tentu pasti kita perjuangkan untuk hasil reses ini menjadi salah Program yang prioritas dalam APBD,” terang Wanda.

“Namun jika keuangan daerahnya tidak mencukupi atau tidak memungkinkan tentu kita harus membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan untuk pembangunannya,” tambah Wanda.

Lanjut Wanda, hasil reses dari 4 Dapil yang dilaksanakan anggota DPRD Rohul yang menjadi aspirasi masyarakat pertama tentang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Aspirasi masyarakat masalah ekonomi, bagaimana dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat. Kedua masalah infrastruktur dampak ekonomi akibat kebijakan pandemi itu juga berefek kepada APBD kita sehingga pembangunan infrastruktur ini terkendala. Terakhir aspirasi kesehatan bagaimana terpapar jumlah Covid-19 hari ini juga cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat,” jelasnya.

Tambah Wanda, DPRD dan Pemkab Rohul telah melakukan refocusing anggaran 35-40 persen sehingga aspirasi yang diserap melalui reses ini juga terdampak daripada kebijakan yang diperintahkan oleh Pusat terhadap Program Pembangunan.

Sementara itu, Plh Bupati Rohul H Abdul Haris SSos MSi mengaku dari rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Rohul ini aspirasi masyarakat juga sudah tertuang dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

“Kondisi kita memang di 2020 dan 2021 kita masih dalam kondisi berdampak kebijakan Pandemi Covid-19 dimana kita sangat membutuhkan energi dan pembiayaan yang dikonsentrasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” ujarnya.

“Sehingga apa-apa yang menjadi aspirasi yang ditampung minim untuk dlaksanakan, namun tentu ke depan kita juga punya konsep bagaimana harapan masyarakat tersebut akan kita coba melalui cara lain seperti kita memaksimalkan TJSP,” kata Plh Bupati.

Ia mengaku Pemkab sudah punya konsep mulai 2021 ini bagaimana TJSP ini bisa mengakomodir sebagian usulan yang masuk di Musrenbang. Jadi TJSP Perusahaan di Rohul melalui Tim TJSP Kabupaten untuk bisa dimaksimalkan dan diberdayakan untuk pembangunan.

“Seluruh pembangunan ini kita maksimalkan yang bersumber dari APBN kemudian kita usulkan ke APBD provinsi dan sebagian kewenangannya di desa, apabila desa sudah mampu di samping  penanggulangan Covid-19 bersama kita lakukan untuk memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya. (*/ary)