Pekanbaru, Detak Indonesia--Sudahlah kondisi dan situasi yang menyedihkan, pola penanganan virus covid-19 di Kota Pekanbaru Riau justru membuat rakyat semakin sengsara dan menderita. Jalan disekat, lalulintas macet panjang di sejumlah jalan protokol. Apalagi di bawah flyover Sudirman-Tuanku Tambusai Pekanbaru ditutup total di sana sini membuat masyarakat dan ojek online sengsara ekonomi dan psikis tak bisa lewat untuk mencari nafkah. Kondisi macet ini terdapat juga di Jalan Imam Munandar, Tuanku Tambusai, Jalan Paus simpang Airifin Ahmad, dan lain-lain.

Hingga Jumat (13/8/2021) proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) saja masih kurang jelas. Bagaimana mungkin melangkah yang serius lagi, tekanan penyebaran covid dibuat seperti itu.

Pernyataan tersebut langsung disampaikan Aktivis Larshen Yunus, sesampainya di Pekanbaru dari Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Bagi Ketua PP GAMARI itu, bahwa dalam situasi seperti ini, mestinya Pemerintah dapat bekerja dengan mengutamakan inovasi, profesional dan penuh tanggung jawab.

"Penyebaran virus Corona dari orang ke orang yang berkerumun, berkumpul, kongkow-kongkow, saling kontak, kok yang disekat ditutup jalan raya. Dan sebelumnya jalan disemprot desinfektan. Kan aneh. Jalan disekat mengganggu mencari nafkah warga mengganggu ekonomi masyarakat," jelas Larshen Yunus.

"Bagi kami, proses penyaluran Bansos saja masih bermasalah, eh ini pake Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV segala. Ruas Jalan ditutup, median jalan, badan jalan disemprotin. Pokoknya wallahuallamlah," tegas Larshen Yunus, Ketua PP GAMARI.

Bagi Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, bahwa dirinya tak habis fikir dengan kebijakan Pemko Pekanbaru dalam menghadapi situasi saat ini.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Coba jawab  buat apa sih Ruas Jalan di simpang Arifin Achmad-Soekarno Hatta dan ruas jalan lainnya pake ditutup segala? Emangnya bisa ngurangi korona? fikirkan baik-baik," ungkap Larshen Yunus, dengan nada kesal.

Bagi Yunus, sapaan akrab Aktivis Anti Korupsi itu, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru mesti bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini, yakni: memaksimalkan penyaluran Bansos, fokus terhadap klaster penyebaran covid dan hanya menutup beberapa tempat saja, yang berpotensi terjadinya kerumunan.

"Saran kami, agar bapak Wali Kota Pekanbaru lebih bijak dan mengutamakan inovasi dalam menerbitkan peraturan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan program dari pusat sana. Kepala Daerah itu punya otoritas dalam menentukan segala sesuatunya," tutur Larshen Yunus.

Sampai berita ini dimuat, pihak Aktivis Larshen Yunus juga sampaikan Ultimatum terhadap Kebijakan Pemko Pekanbaru. Agar mengurangi beban rakyat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pandemi Covid sudah jelas menyengsarakan, Jangan lagi dibuat kebijakan yang aneh-aneh. Terutama pelaksanaan proyek fisik yang sifatnya jangka panjang.

"Kami mohon Pak Wali dan Pak Wawako mendengarkan permintaan ini. Jangan justru selalu mengajarkan Rakyatnya bersikap melawan terhadap dirinya. Secara organisasi bisa saja kami minta 45 Anggota Dewan untuk Menerbitkan Mosi Tidak Percaya sekaligus juga kami Surati Pak Wali ke Mendagri, terkait Kebijakan yang tak pro Rakyat," akhir Ketua PP GAMARI itu, menutup pernyataan persnya. (*/di)