Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil SAg. (ist)

Jakarta, Detak Indonesia--Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M Nasir Djamil SAg menegaskan bahwa Riau salah satu daerah di Indonesia yang banyak konflik tanah. Ada sekitar 320 data konflik tanah yang diterima DPR dari Riau.

"Masalah konflik tanah di Riau itu cukup banyak. Dan melibatkan para penggarap, para petani, perusahaan-perusahaan. Dan ada juga mafia tanah. Jadi biasanya ketika konflik tanah itu merebak, dan kasusnya banyak, itu pertanda mafia tanah ada di dalamnya," jelas Anggota Komisi III DPR RI itu saat menerima rombongan masyarakat petani Des Airhitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokanhilir Riau di Geding DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Karena itu biasanya mafia tanah bekerjasama dengan oknum-oknum, denganoknum di BPN, oknum penegak hukum, mereka bermain mereka sudah tahu caranya, sebelum mereka masuk, mereka mengamankan itu dulu.

Di Komisi II DPR RI sebelumnya sudah digelar Panja Mafia Tanah. Memang waktu Komisi II membuat Panja Fafia Tanah, banyak mendapat dukungan. Terutama dari Jawa Barat. Jawa Barat juga banyak kasus, konflik pertanahan. Dan Ketua Masyarakat Korban Mafia Tanah itu berasal dari Jawa Barat.

Teman-teman dari Kalimantan juga mendukung pembentukan Panja Mafia Tanah. 

"Jadi Saya sebenarnya sudah kerap mendengar seperti ini ada avius sebenarnya apa yang disampaikan ibuk dari isteri Rudianto Sianturi, Ny Tina menunjukkan ada avius dalam pelaksanaan seharusnya tidak serta merta menahan Rudianto. Tak pantas sebenarnya ditahan karena Rudianto sudah membuat jalan, walaupun bukan aspal. Tapi dia telah membuka isolasi seharusnya ini diingat oleh polisi," tambah M Nasir Djamil.

Polisi itu kata Anggota Komisi III DPR RI tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani. Tapi justeru karena dia telah terkontaminasi dengan mafia tanah dia justeru bukan melindungi tapi dia lakukan sebaliknya terhadap masyarakat.

"Ini prilaku oknum sebenarnya. Karena dia telah terkontaminasi dengan mafia tanah. Jadi dia bukan mengayomi, melayani, apalagi melindungi masyarakat, tapi justeru dia menakut-nakuti masyarakat, dia mengancam. Saya mau tanya apakah Kapolda Riau itu masih Imam itu namanya, apakah sudah diganti," tanya anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Nasir Djamil waktu dia di Komisi II bidang pertanahan menegaskan pernah mengundang Kapolda Riau Irjen Agung Imam Effendi, Danrem 031/WB, dan pihak Kejaksaan di Riau untuk menyampaikan masalah tanah, konflik pertanahan, dan mafia tanah di Riau.

Rombongan masyarakat petani Desa Airhitam Pujud, Rohil, Riau menyampaikan kesemena-menaan aparat Polres Rohil ke Komisi II DPR RI Fraksi-PPP diterima Staf ahli Andra

"Nanti Saya coba menyampaikan hal ini, apakah surat penangguhan sudah dilayangkan ke Kapolres Rohil, sebaiknya dilayangkan surat penangguhan itu. Sehingga Rudianto bisa ditangguhkan. Karena institusi ini dia punya diskresi. Tapi sering avius dalam diskresinya itu," kata Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil pihaknya akan koordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri terkait avius Polres Rohil Riau ini.

Rombongan masyarakat petani Desa Airhitam Pujud Rohil Riau selain bertemu dengan anggota Komisi III Fraksi PKS, sebelumnya bertemu Fraksi PDI Perjuangan. Kamis (9/9/2021) Rombongan masyarakat petani itu ke Istana Negara mengantarkan surat pengaduan juga ke Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP), ke Mabes Polri antar surat pengaduan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, ke Kompolnas, ke Ombudsman, dan terakhir ke Komisi II DPR RI bertemu Fraksi PPP dapil Rohil, Bengkalis Riau Drs Syamsurizal diwakili staf ahli Andra.(azf)