Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Induk Pariwisata (RIP) 2021-2035 DPRD Riau berlangsung di ruang Komisi II DPRD Riau dipimpin Ketua Pansus Sugianto dari Fraksi PKB, Senin (20/9/2021). (Aznil Fajri/Detak Indonesia.co.id)

Pekanbaru, Detak Indonesia-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Induk Pariwisata DPRD Riau yang diketuai Sugianto dari Fraksi PKB, membahas Rencana Induk Pariwisata (RIP) Riau tahun 2021-2035 di Ruang Komisi II DPRD Riau, Senin (20/9/2021).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota dewan itu, hadir juga dari Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rakhmat dan jajaran, Biro Hukum Pemprov Riau, Dinas PUPR Riau, Dishub Riau, dan lain-lain.

Usai Pansus tersebut diinstruksikan oleh Ketua Pansus Sugianto agar Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rakhmat selanjutnya mengundang kabupaten/kota di Riau untuk membahas sejumlah permasalahan pariwisata daerah antara lain masing-masing kabupaten/kota membuat Perda tentang pemungutan retribusi/PAD di destinasi wisata atau di Desa Wisata atau Desa Wisata Kreatif.

Hal ini menurut Ketua Pansus RIP DPRD Riau, Sugianto agar pungutannya menjadi resmi. Kalau tak ada payung hukumnya (Perda) nanti dibilang pungli.

Dibahas juga masalah Visi Pariwisata Riau 2021-2035, yakni visinya Terwujudnya Riau sebagai Pusat Pariwisata Halal Dunia berbasis budaya dan berkelanjutan.

Anggota Pansus DPRD Riau Yuyun Hidayat Fraksi PPP (tengah)

Masalah 'Pariwisata Halal' mendapat tanggapan serius oleh Ketua Pansus Suagianto menurutnya bagaimana kalau itu diganti dengan yang agak ramah yaitu dengan sebutan 'Ramah Muslim'.

Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh anggota Pansus lainnya Yuyun Hidayat dari Fraksi PPP. Menurut Yuyun Hidayat sudah pas itu istilah Halal jangan diganti jadi Ramah Muslim. Karena kata Yuyun pariwisata internasional seperti di Jepang saja sudah menerapkan istilah Halal. Demikian juga Thailand mulai menerapkan istilah pariwisata Halal.

"Jadi agar istilah Halal ini tidak direbut duluan dipatentkan oleh negara lain di dunia, maka Riau harus cepat pakai istilah Pariwisata Halal itu," tegas Yuyun Hidayat putera almarhum Azis Zainal dari Kampar tersebut.

Ditegaskan Yuyun Hidayat Riau agak terlambat mengembangkan pariwisata, seharusnya pariwisata jadi unggulan utama pendapatan asli daerah (PAD) Riau. Potensi sejarah cukup besar, seperti Kota Bangkinang pernah jadi ibukota sementara Riau. Ada lintasan kereta api ada sejarahnya. Ada Candi Muara Takus. Terkadang PAD terkendala karena destinasi wisata masuk dalam kawasan.

Bangun fasilitas tak bisa karena masuk kawasan. Ada sejarah ditemukan jangkar di sebuah bukit di Bangkinang. Ada sekam padi besar. Ada lokomotif yang rutin didatangi turis Belanda. Ada Candi Muara Takus didatangi biksu internasional karena sebagai pusat ibadah mereka seperti juga Mekkah bagi muslim.

Anggota Pansus DPRD Riau Eva Yuliana F Demokrat (kanan) dan Nur Jafri F Gerindra (kiri)

"Perlu Kadis Pariwisata Riau buat blue print untuk 20 tahun ke depan. Karena sekarang terpisah-pisah terkadang Dishub tak tahu, PUPR tak tahu. Bono dulu masuk kawasan pariwisata internasional tapi biayanya mahal ratusan miliar kini tak bisa lagi dikembangkan jadi iven internasional," tambah Yuyun.

Menurut Yuyun lagi, lihat Dubai negeri yang baru menggeliatkan sektor pariwisata, mengunggulkan pariwisata, pengunjung betul-betul dimanjakan kalau datang ke Dubai.

Sebelumnya Eva Yuliana dari Fraksi Demokrat menjelaskan banyak objek wisata Kampar belum dimasukkan dalam RIP 2021-2035 seperti wisata petualangan Sungai Kapur, obyek wisata air panas di Gunung Sailan, jembatan water front city. Jadi ini mohon dimasukkan dalam RIP 2021-2035.

Sementara sebelumnya Ketua Pansus Induk Kepariwisataan DPRD Riau Sugianto yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Riau F PKB sudah melemparkan ke forum Pansus ini bagaimana bisa merencanakan wisata malam dan lain-lain di Riau ini.

Desa wisata kreatif domainnya Dinas Pariwisata, Desa wisata domainnya Kementerian Desa. Bagaimana bisa agar bisa menarik PAD atau retribusi maka daerah segeralah buat Perda.

Ketua Pansus pembahasan Rencana Induk Pariwisata (RIP) 2021-2035 DPRD Riau Sugianto F PKB memimpin rapat Pansus Senin (20/9/2021)

"Dari studi banding kami ke daerah lain di luar Riau ini masing-masing daerah itu sudah membuat Perda untuk pemungutan PAD arau retribusi desa sehingga tidak pungli. Kalau tak ada payung Perdanya maka apa yang dipungut itu jadi pungli dia," tegas Sugianto.

Sementara anggota Pansus lainnya, Teddy Ramos Sianturi F Golkar mengusulkan agar jalan TOL Pekanbaru-Bangkinang-Sumbar yang akan dibangun agar menghubungkan lokasi destinasi wisata di Kabupaten Kampar misalnya Candi Muara Takus dan lain-lain.

Selanjutnya Kasir dari Fraksi Hanura menyarankan agar support dana APBD harus jelas untuk 48 destinasi wisata di Riau. Jangan Perda sudah dibuat setinggi tingginya, sebanyak-banyaknya tapi tak didukung anggaran APBD juga tak bisa jalan pariwisata itu.

Sementara suara Nur Jafry dari Fraksi Gerindra mempertanyakan Wisata Sungai Kapur di Kecamatan Koto Kamparhulu Kecamatan XIII Koto Kampar tak digarap serius. Juga Candi Muara Takus didatangi biksu dari Thailand cukup ramai tiap tahun  beribadah di situ sebagai pusat ibadah dunia mereka.

Ibaratnya "naik haji" bagi kaum muslim ke Mekkah, bagi mereka ke Candi Muara Takus tapi fasilitas wisata tidak mendukung seperti tidak adanya cottage, penginapan/home stay, tak adanya transportasi bus dan lain-lain. Diharapkan Dinas PUPR membangun infrastruktur jalan yang baik menuju lokasi destinasi wisata.(azf)