Pabrik Kelapa Sawit PT Yuni Bersaudara Sejahtera Kamparkiri, Kampar, Riau (foto atas) Foto bawah Aliansi Mahasiswa Rimbawan Riau (AMRR) menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, di Pekanbaru, Kamis (2/12/2021) desak tu

Pekanbaru, Detak Indonesia--Aliansi Mahasiswa Rimbawan Riau (AMRR) menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Kamis (2/12/2021) untuk menyatakan sikap terkait berdirinya PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) agar PKS itu ditutup karena berdiri didalam kawasan hutan, dan kebun milik Acin yang diduga sebagai mafia kebun sawit ilegal.

Sebanyak sebelas orang dari perwakilan AMRR yang menggelar aksi di DLHK Riau meminta Gubernur Riau dalam hal ini DLHK agar menutup PKS PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS) karena berada di dalam kawasan hutan dan menampung sawit ilegal di dalam kawasan hutan.

"AMRR meminta Gubernur Riau dan DLHK menutup dan menindak tegas PKS PT Yuni Bersaudara Saudara (YBS), Kecamatan Kampar Kiri karena diduga berada di dalam kawasan hutan dan menampung sawit ilegal di dalam kawasan hutan," ucap Mahfud Kurnia S, selaku koordinator lapangan AMRR.

TBS sawit di PKS PT Yuni Bersaudara Sejahtera Kamparkiri Kampar, Riau

Kemudian, AMRR juga meminta Gubernur Riau menindak Acin karena kebun sawitnya berada di Tapung Hilir Kampar dan Teratak Buluh karena diduga Acin salah satu mafia kebun sawit ilegal yang ada di Provinsi Riau.

Meminta Kadis DLHK Provinsi Riau memproses hukum PKS PT Yuni Bersaudara Sejahtera di Kecamatan Kampar Kiri karena selain berada di dalam kawasan hutan, PKS tersebut juga menampung sawit - sawit ilegal yang berada dalam kawasan hutan dan memproses hukum kebun Acin yang berada di Tapung Hilir dan Teratak Buluh - Kampar. 

"Jika pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan dan diabaikan Gubernur Riau dan DLHK maka kami (AMRR) akan kembali menggelar aksi demontrasi dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak dari hari ini," jelas demonstran. 

Peron tempat menampung tandan buah segar (TBS) sawit perusahaan

Untuk itu, pengunjukrasa berharap Gubernur Riau dan DLHK, agar secepatnya turun ke lokasi untuk mencek dan menindak tegas terkait pernyataan sikap yang dilayangkan hari ini. 

"AMRR berharap Gubernur dan DLHK Provinsi Riau turun dan mencek ke lokasi dan tindak tegas PT YBS dan Acin atas pernyataan sikap kami hari ini," singkat Mahfud Kurnia. 

Informasi yang dikumpulkan, keluarga Datuk di Kampar kiri yang berjasa besar mengurus hingga berdirinya PKS ini menjelaskan kepada awak media bahwa PKS itu bersusah payah diurus orangtuanya dulu mulai dari pengadaan lokasi lahan, sampai berdirinya PKS Di Kamparkiri,  Kabuoaten Kampar Riau Ini. 

Wakil Ketua DPRD Kampar Riau Fraksi Golkar, Repol, sidak PKS PT YBS milik pengusaha hiburan Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu. 

"Ada lebih kurang dua setengah miliar rupiah lebih utang piutang pemilik PKS ini kepada ayah saya (Datuk, red) yang belum dibayarkan. Ayah saya yang berjasa mengurus sampai PKS itu berdiri," jelas anak Datuk itu kepada awak media. 

Terpisah, Pengusaha hiburan yang juga memiliki kebun sawit cukup luas dalam kawasan hutan di Riau yang disebut-sebut sebagai pemilik saham di PKS PT YBS itu, dikonfirmasi Detak Indonesia.co.id, Kamis (2/12/2021) via whatsapp ponselnya, membantah dan mengatakan PKS PT YBS dia tidak tahu, dan tidak kenal," tutupnya singkat.(azf)