Abrasi Makin Parah, Warga Desa Muntai dan Muntai Barat Kecewa pada BWS III PUPR Riau

Foto udara abrasi pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat Kabupaten Bengkaklis Riau makin parah, sementara 2022 belum juga dianggarkan pembangunan batu bronjong yang berfungsi melindungi garis pantai dari hantaman ombak laut. (ist)
Bengkalis, Detak Indonesia -- Kebahagiaan masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat di Kabupaten Bengkalis, Riau yang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri LHK Siti Nurbaya mendadak sirna.
Pasalnya masyarakat yang telah dijanjikan oleh pemerintah pada tahun 2022 mendatang akan membangun batu bronjong untuk mengantisipasi abrasi garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat yang semakin hari semakin parah belum diindahkan oleh Balai Wilayah Sumatra III Kementerian PUPR Pekanbaru Riau (BWS III PUPR Riau).
Dilihat dari daftar paket pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang, Desa Muntai dan Desa Muntai Barat tidak masuk dalam daftar tersebut.
Hal ini membuat kecewa masyarakat di dua desa tersebut. Masyarakat kecewa BWS III PUPR Riau tidak memprioritaskan pembangunan batu bronjong di desa itu.
Salah satu warga yang menyampaikan hal tersebut ke awak media Selasa (21/12/2021) mengungkapkan perasaan kecewaannya kepada BWS III PUPR Riau karena tidak memprioritaskan pembangunan batu bronjong di Desa Muntai dan Muntai Barat yang tengah mengalami ancaman abrasi garis pantai yang cukup parah.
"Kami kecewa dengan BWS III PUPR Riau karena tidak memprioritaskan pembangunan batu bronjong di Desa Muntai dan Muntai Barat, yang ancaman abrasinya semakin hari semakin parah," ucap Emi kesal.
"Sementara desa lain yang kondisinya tidak separah Desa Muntai dan Muntai Barat mendapat bantuan pemasangan batu bronjong di anggaran 2022 oleh BWS III PUPR Riau," sambung Emi.
Emi mengatakan seharusnya BWS III PUPR Riau lebih jeli, skala prioritas dalam menganggarkan untuk pembangunan batu bronjong di Kabupaten Bengkalis, lihat mana desa yang lebih sangat memerlukan, mana garis pantai yang terancam abrasi yang lebih parah.
Emi meminta kepada Menteri DLHK agar memperhatikan permasalahan ini, karena sambung Emi, sewaktu tim Kementerian LHK melakukan kunjungan ke Desa Muntai mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencegah terjadinya abrasi yang lebih parah di Desa Muntai dan Muntai Barat.
"Begitu juga saat kunjungan bapak Presiden Joko Widodo ke Desa Muntai dan Muntai Barat pada bulan September 2021 lalu, yang mengatakan daerah yang terkena dampak abrasi agar segera diperbaiki dan direhabilitasi, apakah ucapan bapak Presiden itu tidak menjadi prioritas bagi BWS III PUPR Riau?" tanya Emi dengan meluapkan kekecewaannya.
Sementara itu Pihak BWS III PUPR Riau Ibu Hotmauli Tampubolon saat dikonfirmasi awak media Rabu, (22/12/2021) enggan memberi penjelasan masalah tidak diprioritaskannya Desa Muntai dan Muntai Barat dalam pembangunan batu bronjong untuk anggaran 2022 mendatang. Ia menegaskan untuk pengerjaan batu bronjong ada di satker dan PPK.
"Karena kalo kita fokus ke perencanaan untuk fisik sudah beda tupoksi Pak. Nggak boleh donk kita terlalu campur tangan untuk kegiatan mereka, kita hanya bisa sebatas mengusulkan," kata Hotmauli Tampubolon. (*/di)