Larshen Yunus

Pekanbaru, Detak Indonesia--Masyarakat Provinsi Riau yang tergabung dalam Etalase Perjuangan Agraria meminta seraya mendesak, agar Komisi IV DPR-RI fokus terhadap Lahan Perkebunan Sawit ilegal skala besar terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Larshen Yunus, selaku Peneliti sekaligus Koordinator Umum Wahana Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perkebunan Indonesia.

Bertempat di kediaman pribadinya, Selasa (1/2/2022) Larshen Yunus katakan, bahwa kehadiran dan turunnya Komisi IV DPR-RI beberapa hari yang lalu patut dicurigai, karena diduga sangat politis dan diduga penuh dengan sandiwara. 

Kebun sawit PT Agro Abadi II Lubuk Sakat Kampar Riau

Aparat berwenang di Riau jangan "bermain" menggiring anggota DPR RI Komisi IV ke lahan sawit ilegal yang kecil, tapi tunjukkan lahan sawit ilegal milik korporasi oligarki yang lebih luas mencapai luas ribuan hektare di Riau. Tangkap truk-truk yang membawa keluar kelapa sawitnya dari lahan sawit ilegal tersebut. Selama ini mengapa instansi tertentu dan aparatnya menonton saja, apakah ada kesepakatan tertentu dengan pihak pemilik lahan sawit ilegal itu?

Ada apa di Riau selama ini kok bisa ada 1,4 juta lahan sawit dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, padahal ada Undang-Undang, ada aparatnya, ada aturan kenapa bisa bobol?

"Setelah kami melakukan diskusi, kajian dan pemantauan, ternyata kehadiran Komisi IV DPR-RI yang dipimpin Dedi Mulyadi SH tidak sepenuhnya serius dalam menyelesaikan kasus 3,5 juta hektare Perkebunan dan Pertambangan ilegal di Kawasan Hutan maupun terhadap 1,8 juta hektare yang selama ini disampaikan oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, yakni di Wilayah Provinsi Riau masih banyak kegiatan ilegal daripada yang legal.

Gerbang ke kebun sawit PT Agro Abadi I Lubuk Sakat Kampar Riau

"Jika memang benar-benar bersemangat itu, maka kami sarankan memulai dari kebun skala besar terlebih dahulu. Segera tertibkan korporasi yang HGUnya sudah mati, jangan malah HGU yang masih aktif di gertak atau ditakut-takuti," tegas Larshen Yunus.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga jelaskan, bahwa Komisi IV DPR-RI, Kementerian LHK dan Pemerintah Provinsi Riau harus serius lagi, jangan bermain di ranah politis bahkan cenderung dengan unsur sandiwara.

"Kami contohkan lagi, seperti di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Komisi IV DPR-RI turun ke salah satu tempat yang menuding penguasaan kebun sawit di kawasan hutan seluas 2.000 hektare, padahal angka tersebut sangat keliru, karena pengetahuan kami hanya berkisar hampir 900 hektare. Nah , ini yang kami sebut sebagai upaya politis, menggiring opini publik, tampaknya luas, namun sebenarnya mereka terlihat lebih berani sama 'pemain kecil' dari korporasi raksasa," ujar Larshen Yunus, Peneliti di bidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Kehutanan.

Lahan konservasi di Lubuk Sakat Kampar Riau yang ditanami sawit dan dibangun gedung disegel

Larshen Yunus dan rekan-rekan LSM lainnya hanya menyarankan, agar Pemerintah dan DPR harus serius dan jangan tebang pilih. Awali dengan menertibkan pemain besar terlebih dahulu, jangan ada unsur politis! Khusus untuk Provinsi Riau harus dijaga. Jangan gara-gara kehadiran Komisi IV DPR-RI tempo lalu, jangan geliat ekonomi melemah. Investor justeru takut dengan cara-cara seperti itu, apalagi kasus Pandemi Covid-19 belum juga usai, Ayo Revolusi Mental! Stop sandiwara, mari tertib mulai dari diri sendiri," imbuh Larshen Yunus.(*/di)