Pemuda Pancasila Kabupaten Rokanhulu Riau geruduk Kantor Bupati Rokan Hulu karena lahan anggotanya saat ini dikuasai Koperasi Karya Bakti. (Nurul Arifin/Detak Indonesia.co.id)

Pasirpengaraian, Detak Indonesia--Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Rokan Hulu gelar apel bersama dan juga mengadakan aksi damai di depan Kantor Bupati Rokan Hulu.

Aksi unjuk rasa ini diikuti seluruh kader PP se-Rohul dan aksi damai tersebut di pimpin langsung oleh Ketua MPC PP Rohul Sahmadi Malau, yang diawali dengan berjalan kaki dari lokasi titik kumpul yang juga lokasi apel yaitu halaman gedung Kesbangpol menuju pintu gerbang Kantor Bupati Rohul Senin (6/6/2022).

Pada saat aksi Sahmadi Malau menyampaikan sebagai Ketua MPC PP Rohul menyatakan sikap, mendukung visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu untuk mencapai misi terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju dan berdaya saing dalam keragaman adat dan budaya,berdasarkan nilai agama dan Pancasila menuju masyarakat sejahtera, dengan motto membangun desa menata kota dan Kabupaten Rohul sesuai semboyan Negeri Seribu Suluk.

Malau juga mengatakan meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memfasilitasi permasalhan aset MPC PP Rohul berupa lahan yang saat ini dikuasai pihak Koperasi Karya Bakti yang dipimpin oleh Rizal Munthe.

Meminta Pemkab Rohul memfasilitasi permasalahan tentang tanah lahan agraria, di daerah Kecamatan Kunto Darussalam, dan Kecamatan Bonal Darussalam tepatnya di Desa Pasir Indah, Rawa Makmur dan Pasir Luhur, yang diduga dikuasai oleh mafia tanah yang berkedok perusahaan yang diduga tidak memiliki izin.

Saat diwawancara Sahmadi Malau mengatakan kegiatan hari ini awalnya yaitu memperingati Hari Lahir Pancasila dan juga bertepatan adanya aduan dari masyarakat yang juga anggota PP Rohul terkait permasalahan aset MPC PP Rohul.

"Yakni selama ini masyarakat yang juga anggota PP Rohul tidak pernah mendapat gaji yang sesuai dengan pola KPPA, dan koperasi, dalam waktu 15 tpahun. Oleh karena itu saya minta pertanggung jawaban Rizal Munte, kemana uang selama 15 tahun itu dibuat beliau?" tanya beliau.

"Jika dalam waktu dua pekan Pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalah ini maka kami akan kuasai lahan tersebut karena perlu diketahui PT Torganda tidak seperti itu, PT Torganda memberikan hak kepada koperasi tapi kenapa koperasi tidak memberikannya kepada anggota, setahu kami PT Torganda sudah benar dalam pola bapak angkat akan tetapi koperasi yang terkesan tidak benar," jelas Malau.

Di tempat yang sama Fatanalia Putra yang mewakili Pemerintah dalam menyambut dan mendengarkan keluhan MPC PP dan juga masyarakat tersebut mengatakan bahwa Pemerintah akan memenuhi tuntutan MPC PP Rohul dan juga masyarakat tersebut dengan terlebih dahulu mempelajari permasalahan ini dan baru akan mengagendakan proses penyelesaiannya. (ary)